Jakarta –
Terbetik berita bahwa para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berencana mengadakan kunjungan keluar negeri. Program yang lebih pantas disebut kunjungan wisata alias flexing tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Salah satunya oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menilai bahwa kegiatan kunjungan keluar negeri para pejabat selama ini tidak bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat. Program tersebut semata hanya untuk memuaskan hasrat jalan-jalan keluar negeri agar dipandang sebagai ‘orang hebat, sudah keliling dunia’.
“Kesempatan keluar negeri di DPD RI sering jadi rebutan di antara para anggota. Terkadang, karena terlalu bernafsu untuk berkunjung ke negara tertentu, misalnya ke Amerika, sejumlah Senator DPD RI saling ngotot, beradu mulut, untuk masuk daftar peserta rombongan ke negara itu. Persis seperti anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) berebut mainan,” ungkap Wilson Lalengke yang pernah menjabat sebagai Kasubbid Program pada Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini, Selasa, 11 February 2025.
Sepulang dari ‘jalan-jalan’ di luar negeri, hampir tidak ada hasil apapun yang dibawa pulang. “Jangankan hasil kunjungan yang bermanfaat bagi rakyat, hasil untuk dirinya sendiri berupa perobahan pola pikir dan tingkah-laku, kinerja yang lebih baik, serta kontribusi pikiran yang bernas dalam penyusunan rancangan peraturan perundangan saja dapat dikatakan nol besar. Laporan hasil kunjungan diserahkan kepada staf untuk mengerjakannya, parah!” tambah lulusan pasca sarjana dari tiga universitas bergengsi di Eropa itu.
Sebenarnya, masih menurut Wilson Lalengke, kalau mereka memang mau belajar dan ingin mengenal sistem kerja parlemen di sebuah negara, misalnya, para Senator itu bisa cari informasi di internet, di perpustakaan e-library, atau meminta informasi dari perwakilan Indonesia di negara bersangkutan. “Segala sesuatu yang ingin dipelajari, ditelaah, dibahas, dikaji, dan seterusnya dari negara lain, bisa didapatkan informasinya melalui banyak cara, bukan harus berkunjung ke negara tersebut. Apa gunanya Kedubes Indonesia di luar negeri jika untuk mendapatkan informasi saja para anggota dan pejabat di dalam negeri harus cawe-cawe keluar negeri?” kata Wilson Lalengke heran.
Oleh karena itu, wartawan senior yang sangat anti korupsi ini mendesak agar dana kunjungan keluar negeri DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya diblokir saja. “Sebaiknya Pemerintah melalui menteri terkait meminta penjelasan detail tujuan dan target hasil kunjungan keluar negeri kepada instansi terkait sebelum dana perjalanan mereka dicairkan. Jika tidak jelas atau tidak bermanfaat bagi rakyat, dananya tidak perlu dibayarkan, biarkan saja mereka biayai masing-masing,” tegas Wilson Lalengke mengakhiri pernyataannya. (APL/Red)