MESUJI
Dugaan penyalahgunaan anggaran publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta DPRD Kabupaten Mesuji mulai menjadi perhatian publik. Kedua lembaga tersebut disebut meniadakan kerja sama dengan perusahaan pers lokal dengan dalih “efisiensi” anggaran.
Kebijakan itu dinilai janggal karena berbeda dengan praktik di banyak daerah lain yang masih mengalokasikan dana publikasi dan kemitraan media secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sejumlah jurnalis menilai, langkah Diskominfo Mesuji tersebut bukan hanya tidak transparan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip penggunaan dana publik.
“Anggaran di tempat saya tetap ada. Namun di Kediri, Jawa Timur, kerja sama publikasi atau iklan harus melalui prosedur resmi seperti E-Katalog, Cortex, dan Faktur Pajak,” ujar Suhendi, jurnalis asal Jawa Timur, saat dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp. Selasa [21/10/25]
Ia menambahkan, di berbagai daerah lain — seperti Makassar, Medan, Papua, Jakarta, hingga Bandung — anggaran untuk kemitraan media tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Situasi berbeda di Mesuji justru menimbulkan tanda tanya besar. Para insan pers menilai alasan “efisiensi” yang digunakan Diskominfo dan DPRD Mesuji terkesan tidak masuk akal dan dapat menjadi pintu dugaan adanya penyimpangan anggaran.
“Setiap tahun ada pemeriksaan, tapi hasilnya tidak pernah jelas. Ini yang membuat publik curiga,” ujar salah satu perwakilan jurnalis Mesuji.
Karena itu, sejumlah wartawan di Mesuji mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa penggunaan anggaran di Diskominfo dan DPRD Mesuji. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kinerja BPK dan Inspektorat, yang dinilai tidak transparan dalam audit rutin terhadap dua lembaga tersebut.
Para jurnalis menegaskan, sikap diam terhadap dugaan penyimpangan semacam ini justru dapat memperburuk iklim transparansi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan media. Padahal, pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berperan penting dalam mengawal kebijakan publik agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat. [Tim]