Bandar Lampung
Provinsi Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang berhasil masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025.
Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan tingkat inflasi rendah, yakni berada di angka 1,20%, lebih kecil dari rentang target nasional sebesar 1,5%–3,5%. Pada tingkat kota, Bandar Lampung juga menjadi kota dengan inflasi terendah, yaitu 0,43%. Kinerja positif tersebut menjadi indikator keberhasilan pengendalian harga di daerah, sekaligus menempatkan Lampung di posisi ketiga provinsi dengan inflasi terendah setelah Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%).
Data tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/11/2025).
Wamendagri, Bima Arya juga menyampaikan bahwa per-Oktober 2025 Inflasi di Indonesia berada pada angka 2,86% yang menempatkan Indonesia pada posisi ke 88 dari 186 negara di dunia dan ke-8 dari 11 negara di Asean.
Namun demikian, Bima Arya juga menjelaskan bahwa angka inflasi di Indonesia tidak terlepas dari danpak global yang mempengaruhi inflasi di Indonesia.
“Inflasi di kita tidak terlepas juga dari dampak global selain tentunya faktor-faktor ekonomi domestik dari pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan data, inflasi di bulan Oktober 2025 ini memang tertinggi sepanjang tahun 2025, adapun komoditas-komoditas penyumbang inflasi month-to-month nya adalah emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa Pada Minggu ke- 2 November 2025 BPS Mencatat bahwa hanya terdapat 5 Provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga, sementara 33 Provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 5 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah Cabai Merah dan Beras.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini Rencana SPPG di Lampung 791 dan SPPG yang sudah operasional sebanyak 711.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang berharap akan ada upaya preventif dalam mencegah kenaikan harga komoditas akibat permintaan komoditas dalam pemenuhan MBG di daerah-daerah.
Adapun terkait Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran merekomendasikan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yong tidak muncul sebagai target unit poda dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
Pemerintah daerah juga diminta untuk mengimplementasikan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB bogi MBR, mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD/P 2025, dan mendorong Kabupaten/Kota agar menganggarkannya pada RAPBD Kabupaten/Kota 2026-2029.
Serta, Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes dan melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
