Depok
Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) resmi melantik Pengurus Nasional periode 2025–2028 dalam rangkaian kegiatan yang juga mencakup rapat kerja, kuliah umum, dan sosialisasi LAMSpak. Acara berlangsung di FISIP Universitas Indonesia, Kamis (20/11/2025), secara luring dan daring.
Mengusung tema “Bergerak Bersama Membangun APSIPOL yang Lebih Maju dan Berdampak”, kegiatan ini menandai dimulainya fase baru APSIPOL dalam memperkuat peran akademik dan kontribusi disiplin Ilmu Politik di Indonesia.
Ketua Dewan Penasehat APSIPOL, Prof. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya pelantikan ini sebagai momentum penguatan organisasi. Ia menyebut ada tiga mandat utama yang perlu terus dikembangkan: penguatan fondasi keilmuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan ilmu politik tetap terhubung dengan kebutuhan pembangunan nasional.
“Penguatan standar akademik, kolaborasi riset, dan kapasitas SDM adalah kunci agar ilmu politik tetap relevan dan berkontribusi bagi kehidupan bernegara,” ujar Prof. Caroline.
Pada sesi kuliah umum, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, memaparkan perkembangan pesat Program Studi Ilmu Politik dalam lima dekade terakhir. Saat ini terdapat 54 program studi S1, 17 S2, dan 6 S3, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan awal 1980-an. Meski demikian, ia menekankan perlunya pembaruan kurikulum agar tetap selaras dengan disiplin ilmu politik.
Sementara itu, Ketua Umum APSIPOL terpilih periode 2025–2028, Dr. Asep A. Sahid Gatara, M.Si., menyoroti tantangan besar ilmu politik di tengah dinamika demokrasi global dan isu kompetensi politisi. Ia memperkenalkan kerangka nilai “APSIPOL GETOL”—Goodness, Equity, Trust, Openness, dan Love—sebagai prinsip yang akan menjadi karakter penguatan organisasi.
“Ilmu politik harus memberi kebermanfaatan, menghadirkan keadilan, dan memperkuat etika publik. APSIPOL harus menjadi ruang kolaboratif yang terus bergerak dan berdampak,” tegas Dr. Asep.
Melalui rapat kerja dan penyusunan program unggulan, APSIPOL menargetkan peningkatan mutu pendidikan, penguatan jejaring akademik, serta kontribusi lebih besar terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal menuju arah pengembangan ilmu politik yang lebih relevan, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman.
