Nairobi – Sebuah tonggak sejarah baru dalam hubungan diplomatik antarnegara Afrika kembali tercipta. Pada Kamis, 9 April 2026, Pemerintah Republik Kenya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi khusus Sahara Maroko di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai solusi tunggal yang paling kredibel dan realistis untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sahara.
Pernyataan strategis ini muncul dalam sesi pertama Komisi Kerja Sama Gabungan Maroko-Kenya yang diselenggarakan di Nairobi. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, bersama Sekretaris Kabinet Utama dan Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri Kenya, Dr. Musalia Mudavadi.
Dalam Komunike Bersama yang diadopsi pada akhir pertemuan, Kenya secara tegas menyambut baik tumbuhnya konsensus internasional serta momentum besar yang digerakkan oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mempromosikan rencana otonomi tersebut. Kenya menilai bahwa rencana otonomi yang diajukan Maroko adalah “pendekatan berkelanjutan” yang mampu mengakhiri perselisihan regional yang telah berlangsung lama.
Lebih jauh lagi, Kenya menyatakan niatnya untuk menjalin kerja sama erat dengan negara-negara lain yang memiliki visi serupa demi mendorong implementasi rencana otonomi ini di panggung global. Dukungan ini mencerminkan pengakuan Kenya atas kedaulatan integritas wilayah Maroko serta komitmen untuk menjaga stabilitas di kawasan Afrika.
Republik Kenya juga mengapresiasi adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Resolusi ini menempatkan rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai basis utama bagi penyelesaian sengketa yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks ini, Kenya mendukung penuh upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi negosiasi berdasarkan rencana otonomi tersebut.
Langkah progresif Kenya ini mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia. Wilson Lalengke, selaku Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), menyampaikan apresiasi mendalam atas perkembangan luar biasa ini.
“Sebagai Presiden Persisma, saya memberikan dukungan penuh dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kenya dan Kerajaan Maroko atas perkembangan diplomatik yang luar biasa ini. Keputusan Kenya untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara adalah bukti nyata bahwa kebenaran sejarah dan hukum internasional mulai mendapatkan tempatnya yang sah di Afrika Barat,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Tokoh pers terkemuka Indonesia itu menambahkan bahwa kerja sama antara dua kekuatan ekonomi Afrika ini merupakan contoh teladan bagi negara-negara lain. “Persisma melihat bahwa momentum ini bukan hanya tentang penyelesaian konflik, tetapi tentang persaudaraan dan kemajuan ekonomi bersama. Kami sangat menghargai keberanian Kenya untuk berdiri bersama Maroko. Ini adalah kemenangan bagi perdamaian berkelanjutan di benua Afrika dan dunia,” tegas alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut.
Di sisi lain, Kerajaan Maroko menyambut hangat pengakuan Kenya terhadap kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mekanisme eksklusif untuk mencapai solusi politik permanen. Maroko mengapresiasi pengakuan Kenya atas kerja sama berkelanjutan Kerajaan Maroko dengan Sekretaris Jenderal PBB guna memajukan proses politik berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.
Terjalinnya kesepahaman ini tidak hanya memperkuat posisi Maroko di Uni Afrika, tetapi juga membuka gerbang kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih luas antara Nairobi dan Rabat. Dukungan Kenya menjadi sinyal kuat bahwa masa depan Sahara berada dalam integrasi kedaulatan Maroko demi kemakmuran seluruh masyarakat di wilayah tersebut. (PERSISMA/Red)
