Rabat – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mempertegas posisi diplomatiknya dengan mengakui kembali kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara. Pernyataan krusial ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Negara AS, Christopher Landau, dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat pada Rabu, 29 April 2026.
“Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara,” tegas Landau di hadapan awak media. Pernyataan ini memperkuat konsistensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memandang Maroko sebagai mitra strategis utama di kawasan Afrika Utara.
Dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru (Resolusi 2797), Landau menekankan urgensi penyelesaian konflik yang telah berlangsung terlalu lama tersebut. Beliau menyatakan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga ratusan tahun ke depan tanpa solusi konkret.
AS secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap proposal otonomi yang diajukan oleh Maroko. Landau mendeskripsikan proposal tersebut sebagai langkah yang “serius, kredibel, dan realistis,” serta menegaskan bahwa inisiatif otonomi tersebut adalah satu-satunya basis yang sah untuk mencapai solusi yang adil dan langgeng atas sengketa wilayah di Sahara.
Selain aspek politik, pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan kerja sama ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungannya bagi perusahaan-perusahaan asal AS yang ingin berinvestasi dan mengembangkan bisnis mereka di wilayah Sahara Maroko, yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang besar.
Menanggapi kemajuan diplomatik ini, Wilson Lalengke, selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyatakan apresiasi yang mendalam. Menurutnya, ketegasan sikap Amerika Serikat merupakan sinyal positif bagi perdamaian dunia dan stabilitas di kawasan Maghribi.
“Kami di Persisma merasa sangat senang dan bangga atas kemajuan pesat dalam pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara oleh Amerika Serikat. Ini adalah kemenangan bagi diplomasi yang berbasis pada fakta sejarah dan realitas di lapangan,” ujar Wilson Lalengke, Kamis, 30 April 2026.
Petisioner HAM PBB 2025 itu menambahkan bahwa Persisma akan selalu berada di garda terdepan untuk mendukung penguatan hubungan antara Indonesia dan Maroko, serta mendukung penuh integritas wilayah Maroko. “Persisma selalu berkomitmen untuk mendukung kedua negara dalam berbagai aspek, baik budaya, ekonomi, maupun hubungan antar-warga (people-to-people contact). Kami percaya bahwa stabilitas di Sahara Maroko akan membawa kemakmuran bagi rakyat setempat dan memperkuat posisi Maroko sebagai gerbang utama investasi ke Afrika. Dukungan kami bersifat tetap dan berkelanjutan bagi persaudaraan Indonesia-Maroko,” pungkasnya.
Pengakuan dari negara adidaya seperti AS diharapkan dapat memicu gelombang investasi internasional yang lebih masif ke wilayah Sahara. Dengan dukungan politik yang kuat dan kepastian hukum, Sahara Maroko kini bertransformasi menjadi hub ekonomi baru yang menjanjikan, tidak hanya bagi perusahaan Amerika, tetapi juga membuka peluang kolaborasi bagi para pengusaha dari Indonesia. (PERSISMA/Red)
