Bandar Lampung, 12 Juni 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada Jumat (12/06/2026) dengan agenda utama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Lampung tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para undangan lainnya.
Dalam agenda tersebut, BPK Republik Indonesia secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan serta berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
Sementara itu, pimpinan DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah ke depan. DPRD juga mendorong agar seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Melalui rapat paripurna istimewa ini, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
(Redaksi)Catatan: Karena tanggal hari ini adalah 12 Juni 2026, LHP yang diserahkan umumnya merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Jika memang yang dimaksud dalam rapat adalah tahun anggaran lain, saya dapat menyesuaikan redaksinya.
