Pimpinan Media Bulletin Pewarta Indonesia Tekankan Pengawasan SPMB 2026/2027, Sekolah Wajib Patuhi Larangan Pungutan di Luar Ketentuan

Kamis, 25 Juni 2026 - 01:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan publik. Pengawasan ketat dinilai penting untuk memastikan proses berjalan objektif, transparan, dan bebas dari praktik yang melanggar aturan.

Juliansyah, Pimpinan Media Bulletin Pewarta Indonesia, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait larangan pungutan liar (pungli) maupun biaya di luar regulasi resmi.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan, pihak sekolah, hingga masyarakat, guna mencegah potensi penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“SPMB harus dilaksanakan secara bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegas Juliansyah dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Ia juga menekankan pentingnya integritas lembaga pendidikan agar kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru tetap terjaga. Menurutnya, praktik seperti titipan, manipulasi data, maupun pungutan tidak resmi dapat merusak prinsip keadilan dalam akses pendidikan.

Juliansyah mengingatkan bahwa hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 34 ayat (2), menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai larangan pungutan terhadap peserta didik di sekolah negeri juga diperkuat melalui berbagai regulasi pemerintah terkait pendanaan pendidikan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Sejalan dengan itu, sejumlah kebijakan di daerah juga memperkuat komitmen serupa, di antaranya melalui deklarasi bersama yang menegaskan pelaksanaan SPMB harus bebas dari intervensi dan pungutan liar, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.

Juliansyah menambahkan, penguatan kanal pengaduan dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan proses SPMB 2026/2027 berjalan sesuai aturan.

“Partisipasi publik sangat penting. Pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama. Jika ditemukan indikasi pungutan di luar ketentuan, masyarakat jangan ragu melaporkannya kepada instansi berwenang,” ujarnya.

Dengan pengawasan yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga integritas proses penerimaan peserta didik baru, diharapkan pelaksanaan SPMB 2026/2027 dapat berjalan lebih bersih, adil, transparan, dan kredibel di seluruh wilayah. (rls/Tim Redaksi)

Berita Terkait

DPN PPWI Terbitkan Mandat Pembentukan Pengurus Provinsi Sumatera Selatan
Percepat Realisasi KDKMP, Korem 044/Gapo Perkuat Koordinasi dan Sinergi Jajaran
Danrem 044/Gapo Hadiri Rakor Percepatan Cetak Sawah Rakyat, Perkuat Sinergi TNI dan Kementan
Korem 044/Gapo Gelar Upacara Mingguan, Teguhkan Semangat Pengabdian
Rp 100 Miliar Lagi Untuk Sumsel : Total Banpres Karhutla Tembus 200 Miliar
Operasi Dry Ice Hadapi Kendala Kabut Asap di Sumsel
GPKP GERUDUK POLDA SUMSEL DAN BNNP SUMSEL, DESAK USUT KEMATIAN DUA WARGA DAN DUGAAN PEREDARAN NARKOTIKA DI PESTA NGUNDU MANTU ANAK ANGGOTA DPRD
287 Personel Polri di Polda Sumsel Dikabarkan Dimutasi, Sejumlah Wakapolres , Kapolsek dan Kasat Bergeser

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 05:41 WIB

DPN PPWI Terbitkan Mandat Pembentukan Pengurus Provinsi Sumatera Selatan

Sabtu, 7 November 2026 - 03:55 WIB

Percepat Realisasi KDKMP, Korem 044/Gapo Perkuat Koordinasi dan Sinergi Jajaran

Sabtu, 7 November 2026 - 02:06 WIB

Danrem 044/Gapo Hadiri Rakor Percepatan Cetak Sawah Rakyat, Perkuat Sinergi TNI dan Kementan

Senin, 2 November 2026 - 05:33 WIB

Korem 044/Gapo Gelar Upacara Mingguan, Teguhkan Semangat Pengabdian

Selasa, 27 Oktober 2026 - 02:03 WIB

Rp 100 Miliar Lagi Untuk Sumsel : Total Banpres Karhutla Tembus 200 Miliar

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 02:51 WIB

Operasi Dry Ice Hadapi Kendala Kabut Asap di Sumsel

Jumat, 23 Oktober 2026 - 01:40 WIB

GPKP GERUDUK POLDA SUMSEL DAN BNNP SUMSEL, DESAK USUT KEMATIAN DUA WARGA DAN DUGAAN PEREDARAN NARKOTIKA DI PESTA NGUNDU MANTU ANAK ANGGOTA DPRD

Selasa, 20 Oktober 2026 - 06:24 WIB

287 Personel Polri di Polda Sumsel Dikabarkan Dimutasi, Sejumlah Wakapolres , Kapolsek dan Kasat Bergeser

Berita Terbaru