JAKARTA,06 September 2026
Di tengah meluasnya kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja, sejumlah lembaga tinggi negara dan kementerian justru mengajukan tambahan anggaran kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan RI.
Hal itu disoroti keras oleh *Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Ekonomi dan Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka.
“Rakyat saat ini galau. Harga kebutuhan pokok mahal, petani menjerit karena cuaca ekstrem dan air susah, pengangguran membengkak bahkan lulusan sarjana pun sulit cari kerja. Di situasi seperti ini, mestinya negara hadir dengan kebijakan yang meringankan beban rakyat, bukan menambah beban lewat kenaikan anggaran,” ujar Prof. Sutan saat dihubungi dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Sabtu (6/9/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu menghentikan usulan tambahan anggaran tersebut. Dana negara sebaiknya dialihkan untuk program yang langsung menyentuh rakyat seperti pelatihan kerja, proyek pengairan, pertanian, dan perkebunan.
“Jangan sampai kita jadi negara yang ‘bar-bar’. Pejabat harus bekerja sesuai perannya agar rakyat hidup sejahtera. Petani bahagia, anak bangsa tidak lagi berduka karena sulit makan dan sulit kerja,” tegasnya.
*Data Usulan Kenaikan Anggaran 2026
Berdasarkan catatan yang disampaikan Prof. Sutan, beberapa lembaga dan kementerian mengajukan kenaikan signifikan, antara lain:
– *Kemendikdasmen*: Pagu Rp61,10 triliun → Usulan tambahan Rp157,76 triliun
– *Mahkamah Agung*: Pagu Rp19,34 triliun → Usulan tambahan Rp7,9 triliun
– *KPK*: Pagu Rp1,4 triliun → Usulan tambahan Rp774,3 miliar
– *BNN*: Pagu Rp1,4 triliun → Usulan tambahan Rp5,05 triliun
– *BMKG*: Pagu Rp2,52 triliun → Kebutuhan Rp4,64 triliun, backlog Rp2,12 triliun
– *Kementerian Kehutanan*: Pagu Rp8,69 triliun → Usulan tambahan Rp4,68 triliun
– *Basarnas*: Pagu Rp1,56 triliun → Usulan tambahan Rp2,16 triliun
– *Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Yudisial, KPU, Kementerian Hukum* juga mengajukan tambahan miliaran hingga ratusan miliar rupiah.
“Ini tidak bisa dipungkiri akan menambah utang negara atau akhirnya membebani masyarakat lewat kebijakan baru. Pertanyaannya, apakah para pengambil kebijakan masih berpikir waras?” tanya Prof. Sutan.
Ia menegaskan, harapan rakyat adalah agar para elit negara membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan menciptakan proyek baru yang justru memiskinkan.
“Kalau pejabat terus minta anggaran naik tapi rakyat tidak dapat ruang usaha dan pekerjaan, apa perlu pejabat yang wanprestasi dipecat oleh rakyat?” pungkasnya.
*Narasumber:*
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional & Ekonomi, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum PAMID, Rektor Universitas Pronass, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.(*)
Editor : Andi Pooja
Redaksi/ Publisher : Andi Rosha
