Athena
Dukungan internasional terhadap rencana otonomi Sahara Maroko kembali menorehkan catatan penting dalam arena diplomasi global. Yunani secara resmi menegaskan kembali dukungannya terhadap usulan otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko, dengan menyatakan bahwa inisiatif tersebut merupakan “kontribusi yang serius dan kredibel” bagi proses perdamaian yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yunani bahkan meyakini bahwa rencana otonomi ini bisa menjadi “solusi paling layak” (most feasible solution) untuk mengakhiri sengketa regional yang telah berlangsung lama atas wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Yunani, George Gerapetritis, dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di Athena, pada Senin, 7 September 2026. Gerapetritis menegaskan bahwa sejalan dengan posisi bersama Uni Eropa, Yunani mendukung penuh upaya Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi negosiasi berbasis proposal otonomi Maroko guna mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak.
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2025–2026, Yunani juga menyambut baik pengadopsian Resolusi DK PBB Nomor 2797. Sikap konsisten ini memperkuat konsensus di antara 27 negara anggota Uni Eropa sekaligus memperkokoh momentum internasional di bawah kepemimpinan Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI.
Secara filosofis, penyelesaian sengketa wilayah seperti Sahara Maroko membutuhkan pergeseran paradigma dari kontestasi kedaulatan mutlak menuju pragmatisme politik yang konstruktif. Dalam filsafat politik, konflik teritorial sering kali terjebak dalam dikotomi pemikiran abad ke-19 yang mengagungkan garis perbatasan kaku. Namun, realitas geopolitik modern menuntut pendekatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan distributif (distributive justice) dan stabilitas sosial.
Otonomi khusus di bawah kedaulatan Maroko mencerminkan sintesis filosofis antara menjaga integritas wilayah negara (territorial integrity) dan menjamin hak-hak tata kelola lokal (subsidiarity). Dalam kerangka ini, kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan tunggal, melainkan sebagai wadah perlindungan, pembangunan, dan pemenuhan hak-hak sipil serta ekonomi masyarakat lokal. Ketika negara-negara seperti Yunani menilai proposal ini sebagai solusi paling realistis, hal tersebut menandai kemenangan atas dogma politik yang berkepanjangan, menggantikannya dengan pendekatan humanis yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
Dinamika positif ini mendapat tanggapan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas sikap tegas yang ditunjukkan oleh Yunani dan negara-negara sahabat lainnya dalam mendukung inisiatif Otonomi Khusus Sahara Maroko.
Wilson Lalengke menyatakan bahwa dukungan dari negara-negara berpengaruh seperti Yunani sangat penting bagi keberlanjutan upaya Maroko dalam membangun dan memajukan wilayah Sahara Maroko, sebuah wilayah yang kerap menjadi objek kontestasi geopolitik oleh negara-negara tetangganya sendiri. Menurut aktivis HAM internasional itu, konflik yang berkepanjangan hanya akan merugikan masyarakat lokal dan menghambat potensi ekonomi kawasan Afrika Utara.
“Sikap Yunani mempertegas bahwa dunia internasional semakin menyadari pentingnya kedamaian, kepastian hukum, dan stabilitas teritorial,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Ia menambahkan bahwa langkah Maroko menawarkan otonomi khusus di bawah kedaulatan kerajaannya merupakan solusi bijak yang mengakomodasi keberagaman budaya dan aspirasi lokal, tanpa mengorbankan integritas nasional. Oleh karena itu, Persisma menganggap dukungan Yunani sebagai pilar penting dalam mempercepat terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.
Wilson Lalengke yang dikenal sebagai tokoh pers nasional Indonesia ini juga menekankan bahwa keberhasilan diplomasi Maroko harus menjadi inspirasi bagi dunia internasional bahwa penyelesaian konflik tidak harus dicapai melalui perselisihan bersenjata, melainkan melalui dialog konstruktif, pengakuan kedaulatan, dan komitmen terhadap pembangunan inklusif. “Langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Maroko dalam menyelesaikan masalah kewilayahan di Sahara Maroko dapat diadopsi oleh barbagai negara yang menghadapi persoalan serupa di wilayah teritorialnya, termasuk di wilayah Asia, Eropa, Timur Tengah, dan lainnya,” ujar Wilson Lalengke menutup pernyataannya.
Dukungan Yunani di panggung DK PBB kian memperjelas arah penyelesaian sengketa Sahara Maroko. Dengan semakin kuatnya konsensus internasional di bawah kepemimpinan King Mohammed VI, masa depan Sahara Maroko kini bergerak mantap menuju era baru yang ditandai oleh stabilitas, pembangunan ekonomi, dan persaudaraan antarbangsa. (TIM/Red)
