BANDARLAMPUNG
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah ini dibahas dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (18/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur, terencana, dan terintegrasi. Ia menegaskan bahwa laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) yang disusun setiap tahun harus dirancang dengan prinsip SMART: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan memiliki Batas Waktu.
“SAKIP bukan sekadar administrasi, tapi menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan dinilai langsung oleh Kemenpan RB. Kalau provinsi lain bisa A, mengapa kita tidak bisa? Sudah delapan tahun nilai kita B, ini saatnya kita bergerak ke level A,” ujar Sekda dalam arahannya.
Menurut Sekda, komponen utama dalam SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja hingga tindak lanjut, harus dijalankan secara simultan, tidak parsial. Pendekatan ini penting untuk menciptakan siklus manajemen kinerja yang terintegrasi, mulai dari perencanaan program hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Sekda juga menyoroti bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kini sudah memungkinkan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, Renstra, Renja, hingga RKPD. Oleh karena itu, tantangan bukan lagi pada sistem, tetapi pada pemahaman dan keseriusan masing-masing OPD dalam pengelolaan data dan entri ke dalam sistem SAKIP.
“Kalau LAKIP-nya sudah bagus tapi data yang di-entry ke SAKIP asal-asalan, hasilnya akan tidak maksimal. Harus ada semangat untuk menghasilkan data yang baik agar nilai kita juga baik,” tegasnya.
untuk itu, Sekda pada kesempatan tersebut mengusulkan pembentukan tim kecil lintas OPD yang terdiri dari Biro Organisasi, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat untuk mendorong koordinasi, validasi target kinerja, serta efisiensi kegiatan. Tim ini akan bertugas memastikan perencanaan dan anggaran berjalan beriringan, sementara masing-masing OPD tetap menjalankan tugas pokoknya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Inspektur Provinsi Lampung, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta para staf ahli.
Peningkatan kualitas SAKIP ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya, serta mendukung pencapaian visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.” (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).