BANDAR LAMPUNG
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut hari ini sebagai momentum penting bagi Provinsi Lampung, menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait pelaksanaan Program Kelas Migran Vokasi.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan lulusan SMA dan SMK di Lampung agar mampu bersaing di pasar kerja global dengan keterampilan yang relevan dan perlindungan yang memadai.
Dalam paparannya pada peluncuran program Kelas Migran Vokasi di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Rabu (30/7/2025), Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung saat ini mencapai 5,09 juta orang, dengan 4,8 juta di antaranya telah bekerja.
Dari total tersebut, hanya sekitar 1,4 juta orang atau 29% yang bekerja di sektor formal, sementara 3,4 juta lainnya masih berada di sektor informal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebanyak 206,8 ribu orang atau 4,07%.
“Jika dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan SMA/MA mencatat TPT tertinggi sebesar 6,88%, disusul lulusan SMK sebesar 5,77%. Data ini menjadi sinyal kuat bahwa lulusan kita, terutama SMA dan SMK, belum sepenuhnya tersambung dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri,” ucap Gubernur.
Berangkat dari fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif menggagas Kelas Migran Vokasi, sebuah program yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis, mempersiapkan lulusan SMA/SMK menjadi tenaga kerja migran profesional, sekaligus memastikan adanya perlindungan dan pendampingan yang manusiawi bagi mereka yang bekerja di luar negeri.
Gubernur menegaskan bahwa bekerja ke luar negeri harus dipandang sebagai peluang strategis, bukan sekadar pilihan alternatif.
“Bagi anak-anak muda Lampung, bekerja di luar negeri adalah cara untuk meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan global, dan pulang sebagai insan profesional yang tangguh, beretos kerja internasional, bahkan berpeluang menjadi wirausahawan muda yang menciptakan lapangan kerja baru di daerahnya,” ujarnya.
Gubernur optimistis program ini akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. Menurutnya, bekerja secara legal dan profesional di luar negeri akan membuka akses pada penghasilan yang layak, layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pelaksanaan Kelas Migran Vokasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 341 SMA/SMK Negeri se-Provinsi Lampung. Program ini akan membuka 316 kelas dengan sasaran 9.480 siswa. “Ini langkah konkret menjadikan Lampung sebagai sentra tenaga kerja migran yang terampil, profesional, dan terlindungi,” tegas Gubernur.
Adapun Program ini telah sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” serta misi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sumber daya manusia unggul, membangun ekonomi inklusif, dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas inisiatif yang kini menjadi model nasional pemberdayaan calon pekerja migran. Menurutnya, konsep Kelas Migran pertama kali digagas di Lampung sebelum diadopsi sebagai strategi nasional.
“Lampung adalah pelopor migrasi modern berbasis pelatihan. Daripada membangun Balai Latihan Kerja baru dengan biaya besar, kita memanfaatkan ruang-ruang pendidikan yang ada agar siswa memiliki arah yang jelas setelah lulus,” ucap Abdul Kadir Karding.
Ia juga menambahkan, bekerja ke luar negeri memberikan setidaknya lima manfaat utama, termasuk transfer pengalaman berharga yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan nasional.
Hingga saat ini, sebanyak 8.500 siswa telah terdaftar dalam program ini. Selain itu, Kementerian P2MI bersama Pemprov Lampung juga telah menyiapkan 40 guru bahasa Jepang untuk mendukung penguasaan bahasa asing sebagai bekal siswa di dunia kerja global. (Dinas kominfotik Provinsi Lampung).
