Bandung — Dibalik Penertiban Bangunan yang menyalahi dilakukan masyarakat emang secara kasat mata sangat salah patut diberi sanksi ditertibkan memang itu sudah sangat benar karena seperti dijalan jalan protokol PK5 berjualan hingga menjadi semerawut, lalu diatas kali dibangun jembatan pribadi bahkan di pinggiran kali dibangun rumah kios toko ini sangat tidak baik menghambat arus air akan membuat kali dangkal di musim penghujan menimbulkan banjir, yang korban siapa juga masyarakat dan yang disalahkan siapa pemerintah yang tidak mengatakan penataan benar ruang, diduga ini itu lah ini yang selama ini terjadi ada dalam pemikiran masyarakat sebahagian ya toh kini ditertibkan di seluruh provinsi Jawa barat didaerah kota kab itu sudah sangat benar tapi tidak lancar lancar saja disambut sebagaimana mestinya pemerintah dituding ini itu itu beralasan juga hanya disini mungkin mungkin kedepannya agar antara pemerintah dengan masyarakat duduk bersama memusyawarahkan segala sesuatu program apapun itu yang notanenya berkaitan langsung dengan subyek masyarakat untuk terjadinya saling pengertian satu sama lain hingga timbul kesadaran masyarakat yang salah secara sukarela akan menghukum dirinya sendiri yang bersalah hingga kedepannya mengurangi pelanggaran dilakukan masyarakat apapun bentuknya itu di tengah tengah masyarakat provinsi Jawa barat disemua kota kab Mudahan”, ujar Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi. Media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka di bilangan Cijantung jakarta 6/6/2026 via telpon selulernya.
Penataan jawa barat akan membuka ruang yang baik atau keseimbangan antara Alam dan Manusianya. Ruang Air akan lancar dan bermanfaat, tidak terganggu oleh kepentingan sepihak. Akhirnya tidak ada lagi banjir. Begitu pula penertiban bangunan yang tidak sesuai penempatannya atau belum ada perizinannya. Akan mengganggu keseimbangan alam. Hanya saja kesadaran untuk mengikuti peraturan perlu sentuhan istimewa dari sang pemimpin dengan rakyatnya yang di pimpin.
Kebijaksanaan dan keadilan berkaitan kuat untuk menciptakan jawa barat harmonis dan masyarakatnya bahagia. Maka perlu dipikirkan pula agar masyarakat jawa barat tidak lapar. Setidaknya sang pemimpin daerah mampu membuka ruang untuk lapangan pekerjaan agar masyarakatnya tidak lapar
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH (Tim Redaksi)
