Bandar Lampung
Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang disebut berdampak pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk tertundanya beberapa kegiatan pembangunan dan dana aspirasi DPRD, mendapat perhatian dari Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung, Husin Muchtar.
Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah kepala OPD mengakui adanya penyesuaian anggaran yang berdampak pada kegiatan pembangunan fisik. Selain itu, terdapat informasi mengenai dana aspirasi DPRD senilai Rp500 juta yang belum dapat direalisasikan akibat penyesuaian anggaran. Di sisi lain, terdapat OPD yang menyatakan tidak mengalami efisiensi, namun mengakui penyerapan anggaran masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum seluruh anggaran dapat terserap.
Menanggapi kondisi tersebut, Husin Muchtar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan kewenangan pemerintah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, menurutnya, pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai dasar kebijakan, program yang ditunda, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
> “Efisiensi anggaran jangan sampai dimaknai sekadar memangkas belanja. Masyarakat berhak mengetahui program apa yang dikurangi, apa alasannya, dan bagaimana pemerintah menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas,” ujar Husin Muchtar.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus tetap mengedepankan prinsip good governance, sehingga tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat maupun antar-OPD.
Menurut Husin, apabila terdapat kegiatan prioritas yang tertunda, pemerintah daerah perlu menyampaikan penjelasan secara resmi agar tidak memunculkan spekulasi di ruang publik.
> “Keterbukaan informasi merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak masyarakat. Semakin terbuka pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik,” tambahnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip yang pernah disampaikan Proklamator Mohammad Hatta, bahwa pemerintahan yang baik dibangun di atas kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada kepentingan rakyat.
Sementara itu, ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah, bukan sekadar mengurangi besaran anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri diketahui tengah menerapkan kebijakan efisiensi belanja sesuai arahan pemerintah pusat, dengan fokus pada pengurangan belanja yang dinilai kurang prioritas, sementara program strategis dan pelayanan dasar diupayakan tetap berjalan.
Husin Muchtar berharap DPRD Provinsi Lampung menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal untuk memastikan setiap kebijakan efisiensi benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
> “PPWI mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Namun, penghematan anggaran harus disertai keterbukaan informasi, pengawasan yang kuat, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi yang merinci program atau kegiatan OPD yang terdampak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan keterangan resmi sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. (red/Tim Red)
