JAKARTA
Sikap acuh tak acuh serta kepura-puraan yang ditunjukkan oleh 50 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait skandal suap “ketok palu” APBD Perubahan TA 2025. Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) memastikan akan melakukan aksi protes langsung ke Kejaksaan Agung RI pada Selasa, 15 September 2026.
Tindakan ini diambil karena hingga saat ini, belum ada satu pun anggota dewan dari seluruh fraksi mulai dari PKB, Gerindra, Golkar, PDI-P, PKS, Demokrat, Nasdem, hingga PAN yang menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan uang haram senilai total Rp2 miliar maupun menyerahkan diri.
Ketua FORMMASI bidang Analisis Hukum, Bung Rochi, menyindir keras mentalitas para anggota dewan yang dinilainya sama sekali tidak memiliki rasa malu kepada rakyat Lampung Tengah.
“Aktor eksekutifnya, mantan Bupati Ardito Wijaya, sudah masuk penjara. Koruptor pemberi suap sudah divonis. Lantas kenapa 50 anggota dewan yang dengan lahap menikmati ‘jatah’ suap ini masih bisa berlagak suci dan duduk manis di kursi empuk legislatif? Ini adalah perampokan uang rakyat yang dilakukan secara berjemaah!” tegas Rochi, Rabu (9/9/2026).
FORMMASI mengingatkan kembali bahwa keterlibatan para legislator ini bukan lagi dugaan mentah, melainkan fakta hukum yang sudah dikunci oleh saksi mahkota Riki Hendra Saputra di bawah sumpah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam persidangan tersebut, terungkap rincian “tarif” untuk membeli suara wakil rakyat.
FORMMASI menilai, nominal puluhan hingga ratusan juta yang diterima tiap-tiap anggota dewan merupakan bentuk pengkhianatan fatal terhadap amanat rakyat. Hak-hak pembangunan warga Lampung Tengah secara sadar ditumbalkan hanya demi mengisi dompet pribadi para anggota dewan.
“Kami akan melakukan aksi di kejagung untuk memastikan tidak ada tempat bersembunyi bagi wakil rakyat yang menjual suara rakyat demi uang suap. Jika mereka tidak punya rasa malu untuk mundur, maka hukum yang harus menyeret mereka keluar dari gedung dewan!” pungkas Rochi.
