JAKARTA
Massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk mengawal laporan resmi terkait dugaan skandal suap ketok palu pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Lampung Tengah yang diduga melibatkan 50 pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah.
Dalam aksinya, FORMMASI mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk tidak tebang pilih dan segera mengusut tuntas seluruh oknum anggota legislatif yang diduga menikmati aliran uang haram tersebut.
Dugaan korupsi massal ini mencuat dari fakta persidangan kasus korupsi proyek daerah, di mana terungkap adanya alokasi uang ketok palu mencapai Rp2 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD-P Lampung Tengah.
Ketua Bidang FORMMASI Bung Rochi menyampaikan “Pembagian uang suap tersebut disinyalir dilakukan secara berjenjang dengan paling tinggi yang menerima adalah pimpinan DPRD yang dipatok sekitar Rp350 juta per orang kemudian Ketua Fraksi yang dipatok sekitar Rp100 juta per orang dan anggota Biasa yang menerima berkisar antara Rp25 juta hingga Rp90 juta per orang”.
Koordinator Aksi FORMMASI, Bung Rochi, menegaskan bahwa tindakan para wakil rakyat tersebut telah menciderai kepercayaan publik dan merusak fungsi pengawasan anggaran di daerah.
“Praktik ketok palu ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan kejahatan korupsi sistematis. Meskipun ada yang menerima dalam nominal puluhan juta, dampak penyimpangan anggaran ini sangat merugikan masyarakat Lampung Tengah. Pengembalian uang hasil korupsi juga tidak boleh menghapuskan ancaman pidananya,” ujar Rochi di sela-sela aksi.
Massa aksi FORMMASI memastikan akan kembali menggelar unjuk rasa apabila Kejagung lambat dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi massal di Kabupaten Lampung Tengah tersebut.
“Kami akan terus mengawal kasus ini di kejagung agar menjadi efek jera yang nyata bagi para wakil rakyat yang dibayar menggunakan uang pajak rakyat” Tutupnya
