GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

Selasa, 17 November 2026 - 03:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta

Isu dugaan penyadapan yang belakangan menghebohkan ruang publik nasional kembali memunculkan kejutan baru. Nama Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), disebut-sebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang diduga menjadi sasaran operasi penyadapan oleh pihak-pihak tertentu.

Informasi tersebut muncul setelah Wilson Lalengke, pada Senin malam (16/11/2026) menerima pesan WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris). Pesan yang dikirimkan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) itu berisi informasi mengenai dugaan praktik penyadapan yang menurut sumber tersebut menyasar sekitar 6.000 nomor kontak, termasuk sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan media.

Dalam pesan yang diterimanya, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok utama yang dikabarkan menjadi target penyadapan. Selain itu, berbagai nama dari kalangan DPR, kementerian, partai politik, LSM, ormas, dan media juga disebut masuk dalam daftar sasaran.

Merasa penasaran, Wilson Lalengke kemudian secara spontan menanyakan kepada pengirim pesan tersebut apakah dirinya termasuk dalam daftar yang dimaksud. Jawaban yang diterimanya justru mengejutkan.

“Masuk Tum, karena pimpinan organisasi jurnalistik terkemuka di Indonesia dan internasional, sangat offensive terhadap pati, pamen, pama Polri sejak dahulu. Pasti sudah lama diintai oleh LSP and the genk,” demikian isi pesan balasan yang diterima Wilson Lalengke.

Wilson Lalengke: Mungkin Hoaks, Tapi Jika Benar Harus Diusut Tuntas

Menanggapi informasi tersebut, Wilson Lalengke yang juga merupakan alumnus PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 tampak tidak terlalu terkejut. Dengan nada santai, pria yang dikenal aktif menyuarakan berbagai isu publik itu meragukan kebenaran informasi yang diterimanya.

“Ah, hoaks itu. Mana mungkinlah mereka menyadap nomor kontak saya. Kalaupun iya, isi rekening saya juga hanya seratus ribu rupiah. Pembicaraan saya dengan kawan-kawan juga hanya seputar kegiatan receh-receh saja,” ujarnya sambil berseloroh.

Namun di balik candaan tersebut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa persoalan penyadapan tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, apabila benar terdapat penyadapan terhadap ribuan nomor kontak masyarakat, terlebih dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, maka peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara.

“Kalau memang benar ada penyadapan terhadap 6.000 nomor, termasuk nomor kontak saya, dan dilakukan secara ilegal, maka kasus ini wajib diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan,” tegasnya.

Penyadapan dan Ancaman terhadap Kebebasan

Di banyak negara demokratis, penyadapan selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak atas privasi yang harus dihormati.

Filsuf Inggris John Locke (1632-1794), yang dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran liberal modern, menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan dan keamanan pribadi. Ketika kekuasaan melampaui batas yang diberikan hukum, maka legitimasi moralnya mulai dipertanyakan.

Pemikiran Locke tersebut relevan dengan perdebatan mengenai penyadapan. Sebab, jika kewenangan pengawasan dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka ruang privat warga dapat berubah menjadi wilayah yang sewaktu-waktu dapat diterobos oleh kekuasaan.

Pandangan yang lebih tajam datang dari filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984). Melalui konsep Panopticon, Foucault menjelaskan bagaimana manusia akan mengubah perilakunya ketika merasa terus diawasi. Dalam situasi demikian, kebebasan tidak lagi hilang karena hukuman, melainkan karena rasa takut.

Masyarakat yang merasa setiap percakapannya dapat disadap sewaktu-waktu akan cenderung berhati-hati secara berlebihan, membatasi kritik, dan mengurangi keberanian untuk menyampaikan pendapat. Akibatnya, demokrasi bisa mengalami kemunduran secara perlahan tanpa disadari.

Filsuf Jerman Jürgen Habermas (1929-2026) juga mengingatkan pentingnya ruang publik yang bebas dari intimidasi dan pengawasan berlebihan. Menurut Habermas, demokrasi hanya dapat tumbuh apabila warga mampu berkomunikasi secara terbuka tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan.

Menunggu Kebenaran di Balik Dugaan

Hingga saat ini, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Belum terdapat bukti publik yang dapat secara definitif memastikan bahwa nama Wilson Lalengke maupun tokoh-tokoh lain benar-benar termasuk dalam daftar sasaran penyadapan sebagaimana disebutkan dalam pesan yang beredar.

Namun satu hal yang pasti, isu ini telah memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan privasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan batas-batas penggunaan teknologi pengawasan di era digital. Bagi Wilson Lalengke, persoalan ini bukan sekadar soal apakah nomornya benar-benar disadap atau tidak.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa hukum berdiri di atas segala kepentingan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk memasuki ruang privat warga negara secara sewenang-wenang. Sebab ketika telepon seseorang dapat didengar tanpa izin hukum yang sah, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan juga kualitas demokrasi sebuah bangsa. (TIM/Red)

Berita Terkait

PROF DR SUTAN NASOMAL : TEMUAN 570.000 KASUS HIV/AIDS, MENKES RI HARUS LAKUKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BERSAMA POLRI TNI DAN ULAMA SERENTAK DI SELURUH INDONESIA
Tragedi Pelalawan Mengguncang Nurani Publik, H. Alfan Sari Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Aparat: Hukum Harus Tegak, Kemanusiaan Tetap Dijaga
PROF DR SUTAN NASOMAL : 500 JUTA ORANG BISA KELAPARAN AKUT DI BANYAK NEGARA DAMPAK PERANG SAAT INI
Janggal! Dr. Andi Widiatno, Kuasa Hukum Sally Chandra, Cabut Bukti P-5 yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang
Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perintahkan Semua Jajarannya Pusat & Daerah Siaga Dibalik Ancaman Elite Global
Guncangan Politik di Istana! Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi Wapres, DPR Siapkan Langkah Politik
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan pernyataan keras kepada kader partainya yang dinilai memiliki sikap penjilat dan tidak loyal terhadap organisasi
Ketika Asumsi Mengalahkan Fakta dan Opini Menjadi Hakim: Refleksi Hari Pahlawan tentang Integritas, Kemanusiaan, dan Perjuangan Menegakkan Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 08:08 WIB

PROF DR SUTAN NASOMAL : TEMUAN 570.000 KASUS HIV/AIDS, MENKES RI HARUS LAKUKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BERSAMA POLRI TNI DAN ULAMA SERENTAK DI SELURUH INDONESIA

Selasa, 17 November 2026 - 04:57 WIB

Tragedi Pelalawan Mengguncang Nurani Publik, H. Alfan Sari Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Aparat: Hukum Harus Tegak, Kemanusiaan Tetap Dijaga

Selasa, 17 November 2026 - 03:26 WIB

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

Sabtu, 14 November 2026 - 05:27 WIB

PROF DR SUTAN NASOMAL : 500 JUTA ORANG BISA KELAPARAN AKUT DI BANYAK NEGARA DAMPAK PERANG SAAT INI

Jumat, 13 November 2026 - 12:07 WIB

Janggal! Dr. Andi Widiatno, Kuasa Hukum Sally Chandra, Cabut Bukti P-5 yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang

Jumat, 13 November 2026 - 03:15 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perintahkan Semua Jajarannya Pusat & Daerah Siaga Dibalik Ancaman Elite Global

Kamis, 12 November 2026 - 04:29 WIB

Guncangan Politik di Istana! Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi Wapres, DPR Siapkan Langkah Politik

Kamis, 12 November 2026 - 01:50 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan pernyataan keras kepada kader partainya yang dinilai memiliki sikap penjilat dan tidak loyal terhadap organisasi

Berita Terbaru