Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani: Alhamdulillah

Jumat, 20 November 2026 - 03:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta

Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang. Keputusan bersejarah tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir terkait pengesahan regulasi tersebut.

Setelah seluruh peserta rapat menyatakan setuju, Puan mengetukkan palu sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Momen tersebut disambut dengan ucapan singkat Puan, “Alhamdulillah.”

Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah regulasi yang telah diperjuangkan sejak 2008 tersebut cukup lama tertahan dalam proses legislasi. Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026), sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut pengesahan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang. Prosesnya melibatkan sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum serta kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan undang-undang tersebut bukan dilakukan karena desakan maupun paksaan, melainkan setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan sesuai mekanisme legislasi.

Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya, khususnya dalam mengembalikan aset hasil kejahatan serta memulihkan kerugian negara dan korban.

Dengan disahkannya regulasi ini, masyarakat kini menantikan implementasi aturan tersebut agar tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (rls/Tim Red PPWI)

Berita Terkait

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Perhatikan “Jangan Biarkan 508.000 Anak Tidak Sekolah Di Jawa Barat”
Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun
Ketua FBN RI DKI Jakarta Laporkan Dugaan Penggunaan Surat Palsu dalam Gugatan Perdata Rp5,5 Miliar
Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Menghadapi Iklim Udara Panas Dari Tahun 2022 Sampai Tahun 2040 Yang Dapat Mematikan Ratusan Juta Manusia
PROF DR SUTAN NASOMAL : TEMUAN 570.000 KASUS HIV/AIDS, MENKES RI HARUS LAKUKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BERSAMA POLRI TNI DAN ULAMA SERENTAK DI SELURUH INDONESIA
Tragedi Pelalawan Mengguncang Nurani Publik, H. Alfan Sari Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Aparat: Hukum Harus Tegak, Kemanusiaan Tetap Dijaga
GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”
PROF DR SUTAN NASOMAL : 500 JUTA ORANG BISA KELAPARAN AKUT DI BANYAK NEGARA DAMPAK PERANG SAAT INI

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:03 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani: Alhamdulillah

Jumat, 20 November 2026 - 02:54 WIB

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Perhatikan “Jangan Biarkan 508.000 Anak Tidak Sekolah Di Jawa Barat”

Rabu, 18 November 2026 - 04:29 WIB

Ketua FBN RI DKI Jakarta Laporkan Dugaan Penggunaan Surat Palsu dalam Gugatan Perdata Rp5,5 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 03:02 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Menghadapi Iklim Udara Panas Dari Tahun 2022 Sampai Tahun 2040 Yang Dapat Mematikan Ratusan Juta Manusia

Selasa, 17 November 2026 - 08:08 WIB

PROF DR SUTAN NASOMAL : TEMUAN 570.000 KASUS HIV/AIDS, MENKES RI HARUS LAKUKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS BERSAMA POLRI TNI DAN ULAMA SERENTAK DI SELURUH INDONESIA

Selasa, 17 November 2026 - 04:57 WIB

Tragedi Pelalawan Mengguncang Nurani Publik, H. Alfan Sari Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Aparat: Hukum Harus Tegak, Kemanusiaan Tetap Dijaga

Selasa, 17 November 2026 - 03:26 WIB

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: “Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!”

Sabtu, 14 November 2026 - 05:27 WIB

PROF DR SUTAN NASOMAL : 500 JUTA ORANG BISA KELAPARAN AKUT DI BANYAK NEGARA DAMPAK PERANG SAAT INI

Berita Terbaru