Cilegon –
Skandal dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cilegon kembali mencuat. Organisasi masyarakat (Ormas) Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih (LPK-MP) Markas Daerah (Mada) Kota Cilegon melalui Sohari selaku Provos, dengan tegas mendesak agar Pemkot Cilegon segera memberikan porsi kerja kepada pengusaha lokal, bukan justru mengakomodasi pengusaha dari luar daerah.
“Proyek-proyek yang menggunakan dana APBD Kota Cilegon harus melibatkan pengusaha putra daerah. Jangan sampai pengusaha luar yang menikmati hasil pembangunan, sementara pengusaha lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegas Sohari.
Ia menilai, kebijakan Pemkot Cilegon selama ini cenderung mengabaikan potensi pengusaha lokal yang sesungguhnya memiliki kemampuan dan kontribusi besar terhadap daerah, termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.
“Pak Wali Kota Cilegon harus peka dan peduli terhadap nasib para pengusaha lokal. Jangan pandang mereka sebelah mata! Mereka juga bagian dari masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerahnya sendiri,” cetus Sohari.
Ia menambahkan, pengusaha lokal saat ini menanti realisasi proyek-proyek daerah agar dapat terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dengan memberdayakan mereka, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan ekonomi lokal serta menjaga kearifan lokal wong Cilegon.
Pewarta : (Wawan)
