Jakarta
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, resmi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam (20/8/2025) di Jakarta. Dalam penangkapan tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus serupa.
Berdasarkan informasi awal, operasi ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan sebuah kewajiban bagi dunia industri untuk menjamin standar keamanan kerja.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan tentang adanya penangkapan tersebut, namun memilih irit bicara. “Kasus ini masih dalam proses, setelah pemeriksaan rampung, kami akan sampaikan secara resmi,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa lembaganya memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan kepastian mengenai status hukum wamenaker dan yang lainnya. “Proses pemeriksaan masih berjalan. Status hukum akan diputuskan sesuai alat bukti yang ada,” jelasnya.
Nama Noel selama ini dikenal luas sebagai aktivis yang vokal dalam berbagai isu sosial dan politik. Kariernya menanjak ketika ia dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Penangkapannya sontak mengejutkan publik, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas pejabat publik di lingkungan kementerian.
Desakan Publik: Jangan Ada Kekebalan Hukum
Alumni PPRA-48 Lemhanas RI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A,, menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. “Ini saatnya pemerintah membuktikan ketegasan. Jangan sampai jabatan tinggi menjadi tumpul terhadap hukum,” tegas wartawan senior ini sambil menambahkan sudah banyak Menteri di Kabinet Merah Putih-nya Prabowo yang bermasalah dan menjadi beban pemerintahannya.
Publik kini menantikan pengumuman resmi status hukum Noel. Jika terbukti terlibat, kasus ini diyakini akan menjadi sorotan besar dan semakin menantang upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Ketenagakerjaan maupun Istana Negara belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil terhadap posisi Noel. (TIM/Red)
