JANGAN ANCAM RAKYAT YANG KRITIS PADA PEMERINTAH KECUALI SIAP DIGULINGKAN !…

Sabtu, 14 Maret 2026 - 01:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Saiful Huda Ems.

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mau mengerahkan ribuan atau bahkan kalau bisa jutaan intelijen untuk memata-matai rakyatnya yang kritis pada kebijakan pemerintahpun, tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa, dan tidak akan pernah sanggup menghentikan gelombang kritik rakyatnya pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab rakyat yang mengkritisinya bukan atas suruhan siapa-siapa, apalagi menjadi antek asing seperti yang dituduhkannya, karena tidak ada satupun rakyat yang kritis pada Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran, yang pernah bersalaman dan telponan dengan Donald Trump maupun Benjamin Netanyahu, serta mau menyumbang BoP triliunan rupiah !.

Rakyat bersuara kritis pada berbagai kebijakan pemerintah, itu memang karena Presiden Prabowo nampak sak karepe dewe dalam mengurus negara !

Gemar mengangkat orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya menjadi pejabat negara asal mau menyenangkannya. Banyak memberikan anugerah penghargaan pada orang-orang yang tidak tepat, bahkan yang cenderung menguntungkan dan menyenangkan diri sendirinya saja. Serta banyak melakukan pemborosan anggaran keuangan negara dll. !.

Rakyat yang kritis itu jumlahnya banyak, bisa ribuan bahkan jutaan. Bagaimana orang sebanyak itu mau diarahkan atau dikendalikan oleh seseorang? Dan perhatikan saja, di antara ribuan atau jutaan rakyat yang kritis pada Pemerintahan Prabowo-Gibran itupun, kalau mau diteliti sungguh-sungguh, telah memiliki orientasi politik yang berbeda-beda.

Misalnya saja untuk persoalan Perang Iran vs. Amerika dan Israel, rakyat tidak satu pemikiran, ada yang pro maupun kontra Iran/Israel dan Amerika Serikat !. Demikian pula dukungan dan kontranya rakyat terhadap Jokowi dan Gibran, termasuk pada Presiden Prabowo sendiri, juga tidak sama, searah atau sebangun bukan? Itulah dinamika gerak pemikiran Rakyat Indonesia yang sangat mustahil untuk bisa diseragamkan !

Jadi pemikiran kritis itu tidak boleh dilarang-larang, apalagi diteror ! Ini sesuatu yang sudah menjadi hukum alam, Sunatullah. Hanya orang-orang diktator, yang terbiasa dipuja-puja, gila hormat dll.lah yang biasanya antipati terhadap kritik ! Maka, janganlah sekali-kali mengancam rakyat yang kritis pada pemerintah, sebab sesungguhnya Rakyat yang kritis pada berbagai kebijakan pemerintah dan prilaku politik pejabat-pejabat negara, itu merupakan ekspresi dari kecintaan rakyat pada negerinya ! Sapere aude !…(SHE).(*red)

13 Maret 2026.

Saiful Huda Ems (SHE).

Berita Terkait

Rekam Jejak Penanganan Perkara Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Menangani Sejumlah Kasus Strategis Bernilai Ratusan Triliun Rupiah
Gugatan Sosial dari Rakyat: Menakar Ulang Kontrak Sosial Indonesia di Tengah Badai Korupsi
Menghidupkan Kembali Roh Kebangsaan Melalui “Holopis Kuntul Baris”
Seruan Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan
DPP GMNI: Pernyataan Febrie Adriansyah Dinilai Upaya Mengendalikan Narasi di Tengah Deretan Fakta yang Belum Terjawab
Buntut Intimidasi Ruang Redaksi, Wilson Lalengke Seret Kuasa Hukum Martin Tampubolon ke Mabes Polri
Audiensi Bersama KPK, PPWI Kab. Bogor Siapkan Diklat Antikorupsi Berbasis Pewarta Warga
Ketika Kata “Jika” Menjadi Tanggung Jawab: Lindungi Masyarakat Adat dan Rakyat dari Ketidakadilan

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 22:28 WIB

Rekam Jejak Penanganan Perkara Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Menangani Sejumlah Kasus Strategis Bernilai Ratusan Triliun Rupiah

Minggu, 12 Juli 2026 - 22:26 WIB

Gugatan Sosial dari Rakyat: Menakar Ulang Kontrak Sosial Indonesia di Tengah Badai Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:41 WIB

Menghidupkan Kembali Roh Kebangsaan Melalui “Holopis Kuntul Baris”

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:33 WIB

Seruan Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:27 WIB

DPP GMNI: Pernyataan Febrie Adriansyah Dinilai Upaya Mengendalikan Narasi di Tengah Deretan Fakta yang Belum Terjawab

Jumat, 10 Juli 2026 - 07:15 WIB

Buntut Intimidasi Ruang Redaksi, Wilson Lalengke Seret Kuasa Hukum Martin Tampubolon ke Mabes Polri

Jumat, 10 Juli 2026 - 06:48 WIB

Audiensi Bersama KPK, PPWI Kab. Bogor Siapkan Diklat Antikorupsi Berbasis Pewarta Warga

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:57 WIB

Ketika Kata “Jika” Menjadi Tanggung Jawab: Lindungi Masyarakat Adat dan Rakyat dari Ketidakadilan

Berita Terbaru