Pesawaran |
Badai dugaan korupsi terus menghantam Kabupaten Pesawaran. Setelah kasus proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp 8 miliar menyeret nama mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, kini sorotan publik juga tertuju pada proyek jalan dan irigasi tahun 2024 dengan nilai Rp 49,3 miliar.
Mangkir dari Panggilan Penyidik
Dikutip dari RMOL Lampung, Dendi dijadwalkan diperiksa penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Lampung pada Rabu (3/9). Namun, ia dikabarkan tidak hadir. Penyidik pun menjadwalkan ulang pemanggilan pada Senin (8/9) mendatang.
“Dipanggil hari ini, tapi tidak hadir. Maka dipanggil kembali Senin depan,” ujar salah satu sumber di Kejati Lampung.
Hingga berita ini diturunkan, Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan belum memberikan keterangan resmi. Sementara pesan konfirmasi yang dikirimkan ke nomor WhatsApp Dendi Ramadhona juga belum dibalas.
Ketua Lampung Corruption Watch (LCW), Juendi Leksa Utama, mendesak agar Dendi bersikap kooperatif.
“Masyarakat ingin tahu fakta apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek SPAM itu. Jangan lari dari panggilan hukum,” tegasnya.
Jejak SPAM Rp 8 Miliar: Proyek Gagal, Warga Tak Terlayani
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Pesawaran, Zainal Fikri, sudah lebih dulu diperiksa penyidik pada Kamis (28/8). Ia diminta memberikan keterangan sejak pagi hingga malam terkait proyek SPAM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022.
Proyek yang seharusnya memberi manfaat bagi warga di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau itu justru dianggap gagal. Empat desa yang masing-masing mendapat alokasi Rp 2 miliar tidak pernah merasakan manfaat air bersih dari proyek tersebut.
Mantan Kepala Dinas Perkim Pesawaran, Firman Rusli, bahkan menegaskan proyek SPAM itu bukan lagi tanggung jawab Perkim karena sudah diambil alih PUPR.
“Awalnya memang di Perkim, tapi kemudian dipindahkan ke PU. Jadi kalau gagal, bukan tanggung jawab saya,” ujarnya.
Kasus Kedua: Proyek Jalan Rp 49 Miliar Sarat Masalah
Tak berhenti di SPAM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung juga menemukan dugaan penyimpangan dalam delapan paket proyek jalan dan irigasi tahun 2024.
Dari total anggaran Rp 49,3 miliar, realisasi fisik memang tercatat 98,84%. Namun, di balik angka itu, BPK mengungkap adanya kekurangan volume dan spesifikasi material yang merugikan negara lebih dari Rp 1 miliar.
Contohnya, peningkatan Ruas Jalan Gerning – Trimulyo ditemukan kekurangan volume Rp 86 juta serta ketidaksesuaian spesifikasi Rp 118 juta. Pola serupa juga terjadi di Jalan Margo Mulyo – Rengas, Lumbirejo – PJRahayu, hingga Ponco – Kresno.
BPK mencatat lima penyedia jasa menerima kelebihan pembayaran:
CV NKK: Rp 442,8 juta
CV RMC: Rp 209,6 juta
PT PBB: Rp 340,6 juta
CV BC: Rp 77,4 juta
PT ISJ: Rp 1,9 juta
Pertanyaan Publik: Uang Kembali, Kasus Hilang?
BPK memang sudah merekomendasikan agar seluruh kelebihan pembayaran disetor kembali ke kas daerah. Namun, publik menilai persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada pengembalian uang.
Ketua Laskar Merah Putih Pesawaran, Samsul Bahri, menegaskan:
“Kalau bupati hanya diam, publik berhak curiga. Kami menuntut audit investigatif lanjutan dan pemeriksaan oleh kejaksaan.”
Praktisi hukum muda, Antoni AT, SH, menambahkan bahwa DPRD Pesawaran seharusnya membentuk Pansus untuk mengawal kasus ini.
“Jangan biarkan uang rakyat kembali begitu saja tanpa ada pelajaran bagi pelakunya,” tegasnya.
Menunggu Sikap Tegas
Kasus SPAM Rp 8 miliar dan proyek jalan Rp 49 miliar kini menempatkan Pesawaran dalam sorotan tajam. Publik menanti jawaban atas tiga pertanyaan:
1. Apakah Dendi Ramadhona akan hadir memenuhi panggilan penyidik?
2. Apakah Pemkab Pesawaran berani menindak tegas pejabat dan kontraktor yang terlibat?
3. Apakah aparat penegak hukum akan masuk lebih dalam, atau semua berakhir sunyi?
Di atas kertas, Pesawaran sedang membangun. Namun di lapangan, publik justru melihat jalan tipis, air tak mengalir, dan uang rakyat raib.(Sugi)
