Cilegon –
Kemacetan parah di ruas Jalan Merak, Jalan Mayjen Sutoyo, dan Jalan Raya Merak, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, kembali dikeluhkan warga. Aktivitas bongkar muat kapal penyeberangan di Pelabuhan ASDP Merak menjadi penyebab utama kemacetan yang hampir terjadi setiap hari.
Warga menilai, pihak PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero) atau ASDP Indonesia Ferry—yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—terkesan tidak peka terhadap kondisi masyarakat sekitar.
“Setiap hari kami selalu terjebak macet akibat bongkar muat di Pelabuhan ASDP. Aktivitas kami terganggu, bahkan anak-anak terlambat ke sekolah,” ujar seorang warga Merak dengan nada kesal, Jumat (7/11/2025).
Keluhan juga datang dari pengguna kendaraan roda empat.
“Saya setiap pagi berangkat kerja dari rumah, tapi selalu terlambat karena macet mulai dari Jalan Statomer sampai Jalan Sukajadi. Sudah sering sekali seperti ini, tapi tidak pernah ada solusi,” ungkap seorang pegawai swasta yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, seorang sopir mobil angkut mengaku mengalami penurunan penghasilan sejak kemacetan kian parah.
“Saya berangkat pagi-pagi, tapi macet terus. Akibatnya, penghasilan saya berkurang. Saya sampai kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya dengan nada emosi.
Kondisi ini juga membahayakan pengendara sepeda motor.
“Saya pernah jatuh karena jalan terlalu padat. Harusnya dinas terkait turun tangan segera, jangan tunggu ada korban,” tutur seorang pengendara yang enggan disebutkan namanya.
Lebih dari sekadar persoalan lalu lintas, kemacetan di sekitar Pelabuhan Merak kini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian institusi negara terhadap hak dasar masyarakat atas kenyamanan dan keselamatan. Warga menuding, pihak ASDP hanya fokus pada kepentingan operasional dan keuntungan bisnis, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya.
“Kalau ini terus dibiarkan, berarti pemerintah ikut membiarkan penderitaan warga. Padahal kami juga warga negara yang berhak atas kenyamanan dan ketertiban,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Merak.
Banyak pihak menilai, tidak adanya manajemen lalu lintas yang terintegrasi antara ASDP, Dinas Perhubungan, dan aparat keamanan menjadi faktor utama yang memperparah situasi. Mobil-mobil antre hingga ke jalan raya tanpa pengaturan yang jelas, membuat akses warga menjadi lumpuh total pada jam-jam sibuk.
Ironisnya, kemacetan ini bukan hal baru. Persoalan serupa telah berulang selama bertahun-tahun, namun tidak pernah ada penyelesaian konkret. Sejumlah warga menduga, ada pembiaran sistematis dari pihak-pihak berwenang yang seolah menutup mata terhadap keresahan masyarakat.
Masyarakat berharap pihak ASDP, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kota Cilegon segera mengambil langkah tegas untuk mengurai kemacetan yang telah berlangsung lama ini. Warga menilai, situasi tersebut bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengancam keselamatan dan menurunkan kualitas hidup warga sekitar.
Pemerintah daerah bersama aparat berwenang diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem lalu lintas dan mekanisme keluar-masuk kendaraan dari area Pelabuhan ASDP Merak.
Langkah cepat dan koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan agar aktivitas penyeberangan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan bagi warga Merak dan sekitarnya.
Pewarta : (Wawan)
