Indralaya
Oknum Kepala SMPN 1 Indralaya berinisial H diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait seragam sekolah selama bertahun-tahun ia menjabat sebagai kepala sekolah. LSM Libas mendesak APH untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pungli ini dan menindak tegas pelaku yang dinilai melanggar UU Wajib Belajar dan Sekolah Gratis, menuntut adanya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak siswa dan orang tua.
Pungli Langgar UU Wajib Belajar dan Sekolah Gratis: Tanggung Jawab Pemerintah Dikebiri
Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, namun juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengamanatkan wajib belajar 9 tahun yang seharusnya gratis, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dana pendidikan yang memadai, menunjukkan bahwa pungli ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengkhianati amanat undang-undang dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis.
APH Belum Bertindak, Pungli Terus Berlangsung: Oknum Kepala Sekolah Terlihat Kebal Hukum
Meskipun informasi mengenai dugaan pungli ini telah beredar, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH). Kondisi ini membuat oknum kepala sekolah terlihat nyaman dan tanpa beban melakukan dugaan pungli setiap tahunnya, seolah kebal terhadap hukum, menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Jerat Pasal Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Berikan Efek Jera
Keresahan wali murid ini mendapat perhatian dari Ketua Umum LSM Libas, Husin Muchtar. Saat dimintai keterangan melalui telepon, Husin Muchtar menegaskan bahwa jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka pelaku dapat dijerat dengan hukum. “Jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” tegas Husin Muchtar, menunjukkan bahwa kasus ini berpotensi melibatkan tindak pidana korupsi yang serius dan harus ditangani secara profesional. Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran, atau melakukan perbuatan bagi dirinya sendiri.
APH Jangan Tunda Investigasi: Pungli di Pendidikan Harus Diberantas Serius
LSM Libas mendesak APH untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala SMPN 1 Indralaya. Jika terbukti bersalah, pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Pungli di lingkungan pendidikan sangat merugikan masyarakat, khususnya para orang tua siswa, dan harus diberantas secara serius, menunjukkan tuntutan akan adanya tindakan tegas dan penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak siswa dan orang tua. (Abbas pewarta)
