Rabat
Finlandia menegaskan bahwa “otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi solusi paling layak” untuk menyelesaikan masalah Sahara Maroko. Pernyataan ini disampaikan dalam Komunike Bersama yang diadopsi di Rabat setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Maroko, Minggu, 01 Maret 2026.
Dalam komunike tersebut, Finlandia kembali menegaskan dukungannya terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko, dengan menyebutnya sebagai kontribusi serius dan kredibel terhadap proses politik yang dipimpin oleh PBB. Rencana ini dianggap sebagai dasar yang baik untuk mencapai solusi politik yang definitif dan saling diterima oleh semua pihak.
Kedua menteri juga menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025), yang menegaskan pentingnya mencari solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama. Mereka menekankan dukungan penuh terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan.
Langkah Finlandia ini memperkuat posisi internasional Maroko, yang sejak lama mengajukan rencana otonomi sebagai jalan tengah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Sahara. Dukungan dari negara-negara Eropa seperti Finlandia menunjukkan adanya konsensus yang semakin kuat bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi realistis.
Menanggapi perkembangan ini, Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap rencana otonomi Maroko. “Langkah Finlandia mendukung otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko adalah sinyal positif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Persisma melihat ini sebagai bentuk dukungan internasional terhadap solusi yang realistis dan kredibel. Kami berharap semakin banyak negara lain mengikuti jejak Finlandia,” ujar Wilson Lalengke, Senin, 02 Maret 2026 di Jakarta.
Petisioner PBB untuk masalah HAM tahun 2025 lalu itu juga menyinggung situasi global yang penuh ketegangan, khususnya konflik yang dipicu oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. “Kami berharap perang yang dipicu oleh Israel-AS terhadap Iran segera berakhir. Dunia tidak boleh membiarkan konflik ini meluas dan menghancurkan harapan rakyat untuk hidup damai. Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan nyata dalam meredakan perang dan mengembalikan stabilitas internasional,” tegasnya.
Dukungan Finlandia terhadap rencana otonomi Maroko memiliki makna strategis dalam diplomasi internasional. Pertama, hal ini memperkuat legitimasi Maroko di forum global. Kedua, dukungan tersebut menunjukkan bahwa solusi berbasis otonomi dianggap lebih realistis dibandingkan opsi separatisme yang berpotensi memicu ketidakstabilan regional.
Dengan semakin banyak negara mendukung rencana Maroko, peluang tercapainya kesepakatan politik yang adil dan berkelanjutan semakin besar. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Sahara untuk hidup dalam stabilitas, pembangunan, dan integrasi dengan Maroko.
Pernyataan Finlandia di Rabat menegaskan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi paling layak untuk masalah Sahara. Dukungan ini memperkuat posisi Maroko dalam proses politik yang dipimpin PBB dan membuka jalan bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
Komentar Wilson Lalengke sebagai Presiden Persisma menambahkan dimensi penting: dukungan terhadap perdamaian di Sahara harus berjalan seiring dengan upaya global menghentikan perang di Timur Tengah. Dengan dorongan dari PBB dan solidaritas internasional, harapan akan dunia yang lebih damai dan adil tetap hidup. (PERSISMA/Red)
