Lampung Timur
Polemik logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Lampung Timur kian meluas dan kini tak hanya menyentuh aspek adat, tetapi juga menyeret persoalan koordinasi panitia hingga tanggung jawab pejabat daerah.
Ketua Bara JP Lampung Timur, Robenson, secara tegas mengkritisi kinerja panitia hingga peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penanggung jawab utama kegiatan dan dugaan pembuatan dari AI.
Kritik muncul lantaran dinilai terjadi lemahnya koordinasi antar panitia dan organisasi perangkat daerah (OPD), bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab terkait polemik logo yang sempat diluncurkan dan kemudian dihapus dari media sosial resmi pemerintah daerah.
Lebih jauh, hasil penelusuran media justru mengungkap fakta yang membingungkan. Terjadi simpang siur terkait siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas desain logo tersebut. Saat dikonfirmasi ke Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Lampung Timur, disebutkan bahwa logo dibuat oleh Kabag Tata Pemerintahan. Namun sebaliknya, Kabag Tata Pemerintahan justru menyatakan bahwa pembuatan logo dilakukan oleh Komdigi Lampung Timur.
“Ini kan aneh, satu sama lain tidak sinkron. Komdigi bilang Kabag Tapem yang buat, Kabag Tapem bilang Komdigi. Artinya apa? Tidak ada koordinasi yang jelas,” ujar Robenson, Sabtu (4/4/2026).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan agenda besar seperti perayaan HUT kabupaten. Pasalnya, polemik baru muncul dari sisi logo saja, sementara pelaksanaan acara secara keseluruhan belum berjalan.
“Kalau baru logo saja sudah jadi polemik, bagaimana acara bisa berjalan maksimal?” lanjutnya.
Sorotan juga mengarah pada kinerja Sekretaris Daerah Rustam Effendi sebagai Ketua Acara HUT ke 27 Lampung Timur. Dalam kurun waktu sekitar enam bulan, dinilai belum terlihat adanya gebrakan signifikan yang dirasakan masyarakat.
“Selama enam bulan menjabat, belum ada gereget atau terobosan nyata untuk Lampung Timur terlihat dari carut marutnya acara ulangtahun Lampung Timur ini padahal sekda sebagai ketua panitianya,” tambahnya.
Tak hanya itu, publik juga mempertanyakan transparansi anggaran yang digunakan dalam perayaan HUT ke-27 tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai sumber dan penggunaan anggaran.
Sementara di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mendorong efisiensi belanja pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menekankan agar perayaan dilakukan secara sederhana bahkan cukup dengan potong tumpeng saja.
Di sisi lain, awak media juga menemukan indikasi kuat bahwa desain logo tersebut dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Berdasarkan hasil analisis digital, gambar yang beredar memiliki tingkat kemungkinan sangat tinggi sebagai hasil generasi AI.
Temuan ini sekaligus menjelaskan mengapa logo tersebut menuai kritik dari tokoh adat. Pasalnya, penggunaan AI tanpa kajian mendalam berpotensi mengabaikan nilai filosofis adat Lampung, khususnya simbol siger yang memiliki makna sakral dan tidak bisa diterapkan secara sembarangan.
Robenson juga menyoroti dugaan penggunaan AI dalam pembuatan logo yang dinilai kurang tepat untuk simbol resmi daerah.
“Kalau benar dibuat dengan AI tanpa kajian yang matang, ini sangat disayangkan. Simbol daerah itu bukan sekadar desain tapi mengandung nilai sejarah dan budaya sehingga pembuatan tidak bisa instan” lanjutnya.
Robenson juga mendesak pemerintah daerah untuk bersikap transparan, terutama terkait proses pembuatan logo dan penggunaan anggaran kegiatan HUT.
“Kami minta transparansi. Jangan sampai muncul kesan bahwa kegiatan ini hanya formalitas, yang penting anggaran berjalan. Padahal esensinya adalah untuk masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Robenson juga meminta Bupati Lampung Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD yang dinilai tidak bekerja maksimal.
“Kami minta Bupati menata ulang OPD yang tidak bekerja maksimal. Ini penting agar roda pemerintahan berjalan baik dan semboyan Lampung Timur Makmur benar-benar bisa terwujud, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar perayaan HUT tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
“Lebih baik sederhana tapi bermakna dan menyentuh masyarakat,” tutupnya.
Dengan berbagai sorotan yang muncul, polemik logo HUT ke-27 Lampung Timur kini telah berkembang menjadi kritik terhadap tata kelola pemerintahan, koordinasi panitia, transparansi anggaran, hingga komitmen dalam menjaga nilai budaya daerah. Publik pun menanti klarifikasi resmi dari pemerintah daerah, khususnya Sekda sebagai penanggung jawab kegiatan.(Husnanefendi)
