Bandar Lampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Lampung untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pendataan lapangan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur seusai menerima kunjungan petugas BPS dalam rangka pendataan perdana di kediaman pribadinya, Jalan Nusa Indah, Rawalaut, Bandar Lampung, pada Senin (15/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza.
Gubernur menekankan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis sepuluh tahunan yang sangat penting guna menangkap perubahan struktural perekonomian daerah. Sensus ini menjadi instrumen vital mengingat pendataan serupa terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2016 silam.
”Sensus ekonomi ini diadakan terakhir 2016 ya, 10 tahun sekali. Nah tentunya dalam 10 tahun ini sudah banyak sekali perkembangan di Provinsi Lampung. Tentunya kita harus menangkap, mencatat seluruh aktivitas ekonomi, perubahan apa saja yang dilakukan dan terjadi di Provinsi Lampung selama 10 tahun ini,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Menurutnya, dinamika perekonomian Lampung dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan pergeseran yang signifikan, khususnya pada sektor tata kelola dan tata niaga. Oleh sebab itu, keakuratan data lapangan mutlak diperlukan agar pemerintah dapat memetakan arah pembangunan secara tepat.
Gubernur juga meminta masyarakat dan seluruh elemen dunia usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, ekonomi digital, hingga perusahaan besar, untuk menerima kedatangan petugas BPS dengan tangan terbuka serta memberikan informasi yang valid.
”Tentunya kita ingin berharap masyarakat ikut mensukseskan, tidak menutup-nutup data, terbuka, karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga kerahasiaannya,” tegasnya.
Gubernur menjamin keamanan data yang dihimpun oleh BPS karena telah dilindungi sepenuhnya oleh payung hukum yang berlaku. Validitas data SE2026 nantinya akan bermuara pada lahirnya kebijakan publik yang berbasis data riil (evidence-based policy) demi kemaslahatan masyarakat Lampung.
”Ini penting sekali bagi pemerintah agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, pro-pembangunan, pro-pertumbuhan, pro-pendidikan, dan inklusivitas. Kita ingin membuat ekonomi Provinsi Lampung itu yang ke depan maju, baik, tumbuh, tapi inklusif. Yang berefek, berdampak langsung kepada seluruh masyarakat,” tambahnya.
Gubernur turut mengajak para pelaku usaha untuk tidak ragu memberikan keterangan yang sejujurnya kepada para petugas yang akan datang mengunjungi setiap rumah dan lokasi usaha.
”Oleh karena itu, saya Gubernur Lampung mengajak seluruh pelaku usaha dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang ada di Provinsi Lampung, berikan jawaban yang benar dan apa adanya. Jangan ragu, seluruh data Anda dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Saya sudah didata, sekarang giliran Anda. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk data berkualitas, Lampung sejahtera,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan apresiasinya atas keteladanan Gubernur Lampung yang menjadi warga pertama yang didata dalam tahapan door-to-door ini. Ia menjelaskan bahwa agenda SE2026 kali ini mengusung konsep Sensus Ekonomi Lengkap untuk menjaring seluruh aktivitas ekonomi tanpa terkecuali.
”Jadi ini adalah momentum, ya. Momentum 10 tahun sekali, jangan kita sia-siakan untuk memastikan pelaku usaha itu tercatat. Jadi pada saat bicara pelaku usaha, ada pelaku usaha yang terlihat, ada yang, ada di rumah tangga, itu kita akan lakukan pendataan. Jadi istilahnya, Sensus Ekonomi kali ini adalah Sensus Ekonomi Lengkap. Jadi semua pelaku usaha, termasuk sektor pertanian juga didata,” jelas Ahmadriswan.
Melalui pendataan menyeluruh ini, BPS berkomitmen menyajikan data komprehensif yang dapat diurai (breakdown) guna mendeteksi sektor-sektor produktif, memetakan potensi penyerapan tenaga kerja, serta mengidentifikasi sektor yang membutuhkan dorongan stimulus. Data tersebut kelak menjadi pijakan krusial bagi penyusunan kebijakan makro kedepan.
”Sehingga kita, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, mengetahui kondisi riil ekonomi di Lampung. Sehingga dari situ kita bisa breakdown sektor-sektor mana yang produktif, sektor-sektor mana yang perlu didorong, sektor-sektor mana yang menyerap tenaga kerja dan itu juga akan melahirkan dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan, pro-growth, keadilan, dan yang tidak kalah penting adalah inklusivitas,” tambahnya.
Ahmadriswan menguraikan bahwa pelaksanaan pendataan lapangan ini akan berlangsung selama 2,5 bulan dengan menggerakkan sebanyak 8.619 petugas non-organik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pendataan komprehensif ini dilakukan setelah sebelumnya BPS sukses merampungkan pendataan pada sektor korporasi dan pelaku usaha skala besar.
Mengantisipasi tantangan di lapangan, seperti pelaku usaha mikro atau yang dinamis di pasar, BPS Lampung menerapkan dua strategi pendekatan, yakni pendataan langsung di tempat usaha fisik (permanen) maupun melalui penelusuran berbasis rumah tangga untuk usaha non-permanen.
”Itu ada dua pendekatan. Jadi kalau dia fisik, kita akan data di tempatnya. Tapi kalau tidak permanen, kita akan data di rumahnya. Sebagaimana kita ke rumah Pak Gubernur, memastikan apakah ada anggota rumah tangganya yang berusaha, nah itu dicatat,” tutup Kepala BPS Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
