Bandar Lampung — Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar konsolidasi di Kantor LSM Keramat, Rabu (1/7/2026), sebagai persiapan menjelang aksi unjuk rasa lanjutan yang akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026, di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya dengan membawa sejumlah tuntutan utama, yakni mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendorong transparansi pengelolaan anggaran daerah, mengevaluasi pinjaman daerah senilai Rp1 triliun, serta meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Koordinator Aksi Alam Baka, Nopiyanto, mengatakan Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mendapatkan pengawasan secara menyeluruh mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di daerah.
“Program MBG harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digunakan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nopiyanto.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain kualitas makanan yang disalurkan, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan praktik monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi pelaksanaan program, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.
Selain itu, Alam Baka juga menyoroti sektor pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. Organisasi tersebut menilai masih adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan persoalan serius yang berpotensi berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Alam Baka mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp105,4 miliar agar hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan tidak terganggu.
Di sisi lain, Alam Baka juga mempertanyakan arah kebijakan penganggaran Pemerintah Provinsi Lampung. Menurut mereka, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat, salah satunya besarnya alokasi dana hibah kepada berbagai lembaga vertikal. Organisasi tersebut meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan prioritas anggaran tersebut agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan fiskal daerah.
Tak hanya itu, massa aksi juga akan mendesak dilakukannya audit dan evaluasi secara terbuka terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Nopiyanto menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara transparan tujuan penggunaan pinjaman tersebut, manfaat yang diperoleh, skema pengembalian, risiko fiskal yang ditimbulkan, serta dampaknya terhadap kondisi APBD Provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, persoalan Program MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, kebijakan penganggaran daerah, dan pinjaman daerah merupakan bagian dari isu besar mengenai tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai isu-isu yang diangkat, aksi tersebut juga akan diisi dengan longmarch dan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan kondisi pelayanan publik serta berbagai persoalan tata kelola anggaran yang menjadi tuntutan massa aksi. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Alam Baka berharap pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.
“Uang rakyat harus dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu kami akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegas Nopiyanto.
Dalam aksi lanjutan tersebut, Alam Baka akan menyampaikan sedikitnya delapan tuntutan, yang meliputi audit investigatif Program MBG, transparansi pengelolaan anggaran daerah, penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, evaluasi pinjaman daerah Rp1 triliun, peninjauan kebijakan belanja daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka).
