Mukomuko
Gaji tenaga cleaning service di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko diduga dipotong hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan.
Hal itu disampaikan salah seorang pegawai cleaning service berinisial Y saat mendatangi Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI Mukomuko, Sabtu 21/6/2026. Y menyebut perjanjian awal gaji Rp1.800.000. Namun saat menerima gaji hanya Rp1.600.000. Pemotongan Rp200.000 disebut untuk iuran BPJS Kesehatan.
“Perjanjian awal Rp1.800.000. Pas gaji diterima Rp1.600.000 dengan alasan untuk BPJS,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, advokat H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M., menilai pemotongan sepihak perlu diklarifikasi.
“Iuran BPJS Kesehatan pekerja swasta 1% dari gaji. Jika potongan 11% benar terjadi, maka perlu audit agar sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan ketentuan BPJS,” katanya dari Jakarta, Kamis 25/6/2026.
Berdasarkan data, Upah Minimum Provinsi UMP Bengkulu 2026 sebesar Rp2.827.251. Sementara Upah Minimum Kabupaten UMK Kabupaten Mukomuko 2026 ditetapkan Rp3.217.086 per bulan.
Untuk THL/honorer di instansi pemerintah, skema pembayaran biasanya mengacu pada honorarium atau Standar Biaya Umum SBU melalui Perbup/APBD, dengan besaran tidak di bawah UMR/UMK.
Sesuai kode etik jurnalistik, media telah berupaya mengonfirmasi Ketua DPRD terkait adanya pemotongan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko juga belum dapat dikonfirmasi karena tidak adanya nomor kontak Sekretaris DPRD.
Hingga berita ini ditulis, Sekretariat DPRD Mukomuko belum memberikan keterangan resmi. PPWI Mukomuko menyatakan akan menindaklanjuti laporan dan meminta klarifikasi pihak terkait. Inspektorat dan Bupati Mukomuko diharapkan melakukan audit investigatif terhadap kontrak kerja sama. (PPWI Mukomuko/Red)
