OKI
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga dan mulai menimbulkan keluhan terkait kesehatan.
Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, mempertanyakan efektivitas penanganan karhutla oleh pemerintah daerah, terlebih dukungan fasilitas dari pemerintah provinsi dan pusat telah diberikan.
“Di mana-mana asap, asap dan asap. Ada apa ini dengan Kabupaten OKI? Apakah masih kurang fasilitas yang sudah dibantu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat?” kata Abbas, Minggu (13/9/2026).
Menurut Abbas, pemerintah perlu mengevaluasi pencegahan, pengawasan, pemanfaatan fasilitas, serta penggunaan anggaran penanggulangan karhutla. Ia menilai dukungan tersebut harus berbanding lurus dengan kemampuan mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat.
Sorotan itu semakin kuat setelah muncul titik api di sisi Tol Kayuagung-Palembang KM 346. Lokasi yang berdekatan dengan jalur lalu lintas tersebut berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan apabila asap semakin pekat dan jarak pandang menurun.
“Kenapa sampai sekarang asap makin banyak? Kalau fasilitas sudah disiapkan dan dukungan pemerintah pusat maupun provinsi sudah diberikan, tentu harus ada evaluasi terhadap penanganannya,” ujarnya.
Warga Keluhkan Dampak Asap
Keluhan juga datang dari warga OKI. Neti mengaku mengalami gangguan pada hidung dan tenggorokan akibat paparan asap.
“Asapnya sangat mengganggu. Hidung terasa sakit dan tenggorokan juga tidak nyaman. Kalau asap seperti ini terus, tentu kami khawatir dengan kesehatan,” keluh Neti.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan, tetapi telah berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
Efektivitas Anggaran Dipertanyakan
Abbas meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah muncul, tetapi memperkuat langkah pencegahan serta memastikan fasilitas dan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai hasil penggunaan sumber daya publik dalam penanggulangan karhutla.
“Kalau memang ada kendala di lapangan, sampaikan secara terbuka apa kendalanya. Kalau fasilitas kurang, katakan kurang. Tetapi kalau fasilitas sudah ada, mari kita lihat bagaimana penggunaannya,” tegasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf Jerman Hans Jonas mengenai etika tanggung jawab, yang menekankan kewajiban manusia mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap keberlangsungan kehidupan dan generasi mendatang.
Sementara itu, tokoh lingkungan dan intelektual Indonesia Emil Salim telah lama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks karhutla, gagasan tersebut menegaskan bahwa kebijakan lingkungan pada akhirnya berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Abbas mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, BKSDA, dan unsur terkait segera melakukan evaluasi serta memperkuat koordinasi penanganan karhutla.
“Kita tidak sedang mencari alasan, tetapi mencari solusi. Yang terpenting sekarang api dipadamkan dan masyarakat tidak terus-menerus menghirup asap,” pungkasnya. (rls/Tim Red PPWI)
