TULANG BAWANG BARAT
Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPD JWI TUBABA) menyoroti secara serius pemberitaan terkait dugaan ancaman dan intimidasi terhadap warga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPD JWI TUBABA, Heri Akbar, menyusul pemberitaan media Indorilis.id yang memuat dugaan adanya tekanan terhadap warga melalui Ketua RW serta dugaan keterkaitan bantuan beras pemerintah dengan kepentingan salah satu calon.
Menurut Heri, informasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai konsumsi pemberitaan semata. Jika dugaan tersebut benar, maka harus ada penelusuran dan klarifikasi secara serius dari pihak yang memiliki kewenangan.
> “Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan intimidasi warga dan dugaan penggunaan bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan pilihan politik, ini harus dijelaskan secara terang. Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertanya-tanya,” tegas Heri Akbar.
Bantuan Pemerintah Bukan Alat Tekanan Politik
Heri menegaskan, bantuan sosial maupun bantuan pangan yang bersumber dari pemerintah pada prinsipnya ditujukan untuk masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, apabila benar terdapat praktik yang mengaitkan penerimaan bantuan dengan dukungan terhadap calon tertentu, JWI TUBABA meminta persoalan tersebut diperiksa secara objektif dan transparan oleh pihak berwenang.
> “Bantuan beras adalah hak masyarakat sesuai ketentuan, bukan alat untuk menekan pilihan politik. Warga harus bebas menentukan pilihannya tanpa rasa takut, tanpa ancaman, dan tanpa tekanan,” ujarnya.
JWI TUBABA juga menilai dugaan intimidasi terhadap warga merupakan persoalan serius apabila terbukti, terlebih jika terjadi dalam momentum Pilkati yang seharusnya memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara bebas.
JWI Minta Jangan Ada Pembiaran
Heri meminta Panitia Pilkati, Pemerintah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta pihak berwenang melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang telah beredar.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
> “Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap hanya sebagai dinamika politik biasa. Kalau memang tidak benar, silakan bantah dengan data dan klarifikasi. Kalau ada dasar kebenarannya, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan. Yang paling penting, jangan ada pembiaran,” tegasnya.
DPD JWI TUBABA juga meminta pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk calon Kepalo Tiyuh nomor urut 2 maupun Ketua RW yang disebut, memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.
JWI menegaskan bahwa organisasi tidak mengambil posisi untuk menyatakan pihak tertentu bersalah. Namun, sebagai organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan, JWI berkepentingan agar informasi publik yang menyangkut hak masyarakat tidak dibiarkan tanpa verifikasi dan ruang klarifikasi.
Demokrasi Tiyuh Harus Bebas dari Tekanan
Heri mengingatkan bahwa Pilkati bukan sekadar persoalan menang atau kalah. Lebih dari itu, proses tersebut menyangkut hak politik masyarakat dan masa depan pemerintahan tiyuh.
> “Siapa pun yang menjadi pilihan masyarakat nantinya harus lahir dari proses yang bebas dan bermartabat. Jangan sampai warga memilih karena takut, tertekan, atau merasa bantuan pemerintah dikaitkan dengan pilihan politiknya,” kata Heri.
DPD JWI TUBABA menyatakan akan terus mencermati perkembangan persoalan tersebut dan mendorong seluruh pihak mengedepankan transparansi, verifikasi, keberimbangan, hak jawab, serta praduga tak bersalah.
“Kami meminta persoalan ini dibuka secara terang. Masyarakat berhak tahu fakta sebenarnya. Demokrasi harus memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih, bukan membuat rakyat merasa tertekan dalam menentukan pilihan,” pungkas Heri Akbar.(team/red)
