NKRI
Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang tidak boleh dianggap remeh. Ketika masyarakat harus berhadapan dengan tekanan ekonomi, kekeringan, karhutla, dan kabut asap, pemerintah justru dituntut menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.
Kekuasaan bukanlah panggung untuk mempertontonkan kemewahan. Jabatan bukan tiket untuk menghamburkan uang negara. Setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat harus kembali dalam bentuk pelayanan, perlindungan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, pemerintah harus semakin sensitif terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai rakyat merasa dipaksa berhemat sementara negara terlihat begitu mudah mengeluarkan anggaran untuk struktur birokrasi, perjalanan, fasilitas, dan berbagai kegiatan yang manfaatnya dipertanyakan publik.
Di sisi lain, persoalan korupsi juga harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menunjukkan komitmen yang tegas terhadap pemberantasan korupsi. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kekuasaan lebih sibuk menjaga kepentingan elite daripada memastikan uang rakyat benar-benar terlindungi.
Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Rakyat membutuhkan bukti.
Ketika langit di sejumlah wilayah diselimuti asap dan masyarakat menghadapi dampak karhutla serta kekeringan, pertanyaan yang pantas diajukan bukan sekadar siapa yang harus disalahkan, tetapi juga: sudah sejauh mana negara hadir melindungi rakyat?
Dari sisi keagamaan, kondisi seperti ini juga patut menjadi momentum untuk melakukan muhasabah. Manusia tidak boleh merasa bahwa kekuasaan, jabatan, dan harta membuat dirinya berada di atas segala-galanya.
Bagi umat Islam, memperbanyak istighfar, doa, sedekah, memperbaiki hubungan sosial, menjaga lingkungan, serta melaksanakan salat istisqa ketika dibutuhkan merupakan bentuk ikhtiar spiritual yang patut dilakukan.
Namun, doa juga harus berjalan bersama tindakan nyata.
Jangan hanya meminta hujan turun, tetapi hutan terus dirusak. Jangan hanya mengeluh tentang asap, tetapi pencegahan karhutla tidak diperkuat. Jangan hanya menyerukan kesabaran kepada rakyat, sementara kebijakan pemerintah tidak cukup memberikan perlindungan kepada mereka.
Jika rakyat diminta bertobat dan introspeksi, maka para pemegang kekuasaan juga harus berani bercermin.
Kekuasaan tanpa keadilan akan melahirkan kekecewaan. Anggaran tanpa keberpihakan akan melahirkan ketimpangan. Dan jabatan tanpa amanah hanya akan menjadi beban pertanggungjawaban.
Karena itu, momentum bencana dan kesulitan yang sedang dihadapi bangsa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh elemen bangsa” pemerintah, pejabat, pengusaha, ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat—untuk kembali memperbaiki diri.
Semoga para pemimpin negeri diberikan keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang keliru, menindak korupsi secara serius, menjaga lingkungan, mengutamakan kepentingan rakyat, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai ruang untuk mempertontonkan kemewahan.
Sebab pada akhirnya, jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berganti, tetapi pertanggungjawaban atas amanah tidak akan pernah hilang.
