PALEMBANG
Progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kodam II/Sriwijaya menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam Video Conference (Vicon) bersama Wakil Panglima TNI, sebanyak 1.545 titik KDKMP di wilayah Kodam II/Sriwijaya dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100 persen.
Vicon yang dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita tersebut diikuti jajaran Kodam II/Sriwijaya dari Puskodalopsdam II/Sriwijaya, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan pembangunan, kesiapan operasional gerai KDKMP, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, S.E., M.M., Aster Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos., Aslog Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Kav Solikhin, S.Sos., M.M., serta Kazidam II/Sriwijaya yang diwakili.
Dalam arahannya, Wakil Panglima TNI menyampaikan bahwa secara nasional terdapat 1.083 titik KDKMP yang telah siap beroperasi. Titik-titik tersebut diminta terus dipantau agar segera dapat menjalankan kegiatan operasional secara optimal.
Wapang TNI juga menegaskan bahwa gerai KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan tetapi belum mendapatkan aliran listrik harus segera dikoordinasikan dengan instansi terkait agar kendala tersebut dapat ditangani.
Selain itu, optimalisasi peran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) juga menjadi perhatian untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP.
Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, penempatan manajer KDKMP diharapkan mempertimbangkan kedekatan dengan domisili masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kelancaran operasional koperasi.
Wapang TNI turut menekankan pemanfaatan kendaraan truk untuk mendukung distribusi logistik dan bahan pokok ke gerai-gerai KDKMP. Para Komandan Kodim (Dandim) diminta menunjuk personel yang jujur dan kompeten untuk mengoperasikan kendaraan distribusi agar penyaluran barang berlangsung tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, tertib administrasi dalam proses transisi jabatan juga menjadi perhatian. Setiap pergantian pejabat harus disertai serah terima tugas dan tanggung jawab, termasuk pertanggungjawaban keuangan yang jelas.
Wapang TNI juga menargetkan lebih dari 8.000 titik KDKMP di seluruh Indonesia siap beroperasi pada 15 Oktober 2026.
Melalui evaluasi dan koordinasi berkelanjutan, pembangunan KDKMP diharapkan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga diikuti kesiapan operasional, ketersediaan sarana pendukung, serta sistem distribusi yang efektif.
Dengan demikian, KDKMP diharapkan dapat segera menjalankan fungsinya sebagai penggerak perekonomian desa dan kelurahan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( Abbas PPWI )
