Bandar Lampung
Niat baik untuk bersilaturahmi berujung kekecewaan. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, mengaku harus menelan kecewa setelah kunjungannya ke Markas Polda Lampung, Kamis (22/10/2026), tak membuahkan pertemuan dengan satu pun pejabat berwenang.
Kunjungan yang sedianya hanya untuk koordinasi singkat itu berakhir dengan penantian berjam-jam di ruang tunggu. Rombongan PPWI hanya ditemui dua personel Propam, tanpa kejelasan kapan perwira yang berwenang bisa menemui.
“Saya sangat kecewa dengan Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Kami hanya ingin koordinasi sebentar saja, tetapi tidak ada satu pun pejabat yang bisa menemui kami,” ujar tokoh pers nasional itu.
*Surat Sebulan Lalu, Jawaban Tak Kunjung Tiba*
Kekecewaan itu bukan soal penantian hari itu saja. Wilson Lalengke mengungkap, DPD PPWI Lampung telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi sekitar satu bulan sebelumnya. Namun hingga 22 Oktober, surat itu bak menguap – tanpa tindak lanjut, tanpa kepastian.
Padahal, audiensi adalah jembatan paling dasar antara institusi negara dan masyarakat sipil. Di situlah organisasi seperti PPWI menyampaikan agenda, menyamakan persepsi, dan membangun kerja sama dalam pembangunan bangsa.
Yang lebih mengherankan personel yang berjaga justru menyarankan agar surat dibuat ulang dengan alasan Polda Lampung baru berganti pimpinan. “Katanya, ‘Surat audiensinya buat lagi saja, kan Polda Lampungnya juga sudah ganti.’ Ini aneh. Apakah setiap ganti Kapolda, surat warga harus ganti juga?” ungkapnya kepada media ini.
Pertanyaan itu menyentuh jantung persoalan tata kelola pelayanan publik: apakah administrasi negara bersifat personal pada figur pimpinan, atau sistem yang berkelanjutan?
*Menanti Klarifikasi Polda*
Hingga berita ini diturunkan, kronologi versi Polda Lampung belum diperoleh. Berapa lama rombongan menunggu, di mana posisi surat audiensi DPD PPWI Lampung, dan apakah benar ada arahan membuat ulang surat saat pergantian pimpinan – semua masih perlu konfirmasi resmi dari Bid Humas Polda Lampung.
*Catatan Redaksi: Ketika Birokrasi Lupa Wajah Manusia*
Peristiwa kecil ini sejatinya adalah cermin besar. Filsuf Jerman Max Weber pernah mengingatkan bahwa birokrasi idealnya adalah mesin yang rasional dan impersonal, yang bekerja berdasarkan aturan, bukan selera orang. Jika surat harus diulang hanya karena ganti pimpinan, maka yang bekerja bukan sistem, melainkan selera.
Franz Kafka, dalam novelnya _The Trial_, menggambarkan betapa menyakitkannya ketika warga berhadapan dengan lorong birokrasi yang tak berujung dan tak memberi kepastian. Emmanuel Levinas berpesan, inti dari etika adalah kemampuan untuk _menatap wajah orang lain_. Sekadar menemui, menyapa, dan memberi kepastian selama lima menit, terkadang jauh lebih bermakna daripada seribu prosedur tertulis.
Polri sendiri dalam tagline Polisi Bersama Rakyat menjanjikan pelayanan maksimal yang berpihak pada masyarakat. Kasus audiensi PPWI ini menjadi ujian kecil untuk janji besar itu.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun di ruang rapat besar, melainkan di ruang tunggu kecil – di saat seseorang datang dan diputuskan untuk ditemui atau dibiarkan menunggu. (TIM/Red)
