Infopengawaskorupsi.my.id
Akhir tahun 2024 silam pemerintah provinsi papua barat daya, telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan seluas 55 hektar, kepada setiap pemilik lahan dan pemilik tanaman tumbuh yang masuk dalam areal pembebasan lahan kantor gubernur. Tanah seluas 55 hektar itu telah di bayarkan oleh pemerintah provinsi papua barat daya dengan kisaran harga 61 milyar
rupiah, namun pembayaran itu tidak merata dan menimbulkan buah bibir yang begitu serius di kalangan masyarakat yang mendiami provinsi tersebut.
Luas areal tanah kantor gubernur provinsi Papua barat daya berkisar 55 hektar persegi itu sudah di bayarkan, namun dari luas tersebut 2 hektar adalah milik Seorang lelaki yang bernama Tomas Witak, yang mana luas tanah 2 hektar itu telah beralih fungsi kepemilikan kepada Leni Wanda dengan mengantongi surat Izin pelepasan tanah, dan sertifikat tanah yang resmi. disini publik patut bertanya uang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 61 milyar rupiah itu bukanlah sedikit, mengapa pemerintah tidak merbayarkan kepada setiap pemilik lahan sesuai dengan luas lahan masing masing.
Muncul pertanyaan tanah 2 hektar itu dimana biaya pembayaranya?? dan uang pembayaran itu masuk ke kantong pribadi siapa?? Kini pembangunan kantor gubernur provinsi papua barat daya telah serius di bangun oleh pemerintah, sementara hak ulayat warga tidak di bayarkan dalam hal ini Leni Wanda sebagai pemilik lahan yang sah. Jika publik menganalisis pemerintah yang melakukan pembayaran itu, dan pemerintah sendiri yang lalai memperhatikan pemilik lahan yang sah, maka sesua slogan pemerintah, jika pemerintah hadir buat masyarakat, dan pemerintah sejahterakan rakyat ternyata itu hanya slogan belaka.
Sesuai penjelasan pemilik hak ulayat di areal kantor gubernur provinsi Papua barat daya, Leni Wanda mengatakan tanah 2 hektar yang berada di areal pembangunan kantor gubernur tersebut 2 hektar adalah miliknya. sebelumnya tanah tersebut milik Tomas Witak namun seiring bergulirnya waktu Tomas Witak Menjual lahan 2 hektar itu kepada saya ucap Leni. lalu kenapa pemerintah provinsi PBD cuma membayar lahan itu kepada beberapa pemilik tanah, sementara saya tidak sedikitpun tersentuh oleh pemerintah.
No kalau seperti itu saya cuma meminta agar tanah dua hektar haruslah di kembalikan kepada saya bersama sertifikatnya, mengapa saya masih di pimpongkan seperti begini, status tanah itu sudah saya menangkan pada putusan pengadilan tinggi kota Manokwari provinsi papua barat dan ada bukti putusanya, tuturnya.
Dengan deraian air mata dan suara tangisan Leni Wanda menegaskan, sudah berulang kali menyurati setiap instansi pemerintah provinsi agar bisa menyampaikan persoalan ini di telinga Gubernur Elisa Kambu. bukan cuma sebatas itu saya juga sudah pernah ketemu dengan Gubernur namun jawaban yang saya dapat dari ucapan gubernur, jika dirinya belum mengetahui persoalan itu.
Bahkan lebih parah lagi ada pertemuan internal dengan beberapa pejabat instansi terkait namun tidak ada titik terang, di saat itu saya menunjukan hasil putusan sidang tanah 2 hektar itu kepada sekian pejabat yang ada jawaban yang saya dapat adalah putusan pengadilan negeri Manokwari adalah putusan abal abal alias tidak sah, dan saya mampu membuktikan itu sesuai hasil rekam saya tutup Leni yang mana saat itu air mata benar benar menghiasi pipinya.
Publik patut mencermati jika putusan pengadilan sudah di interfensi oleh oknum oknum yang mengatasnamakan pemerintah, lalu putusan hakim mana lagi yang harus di percaya? ataukah demi keadilan rakyat, maka komisi pemberantasan korupsi (KPK) haruslah memanggil sejumlah petinggi instansi pemprov PBD agar di minta keterangan tentang hasil bayar hak lahan warga yang bersumber dari APBD Provinsi tersebut, jika tidak maka satu solusi yang di ambil oleh KPK, melakukan pengawasan ekstra ketat dengan pengelolaan angaran tersebut.
SIBER REFUN.