Infopengawaskorupsi.my.id
Tulangbawang
Gelombang pertanyaan publik masih terus bergulir pasca aksi damai wartawan Tulangbawang pada 15 September 2025 lalu. Janji yang sempat dilontarkan Bupati Tulangbawang, Qudrotul Ikwan, di hadapan ratusan insan pers hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas, Rabu (24/09/2025).
Dalam aksi tersebut, Qudrotul Ikwan berusaha menegaskan sikapnya di tengah kerumunan massa. “Ini akan kita diskusikan lebih lanjut, karena semua itu tidak serta-merta juga tanpa dasar,” ucapnya. Bahkan, dengan nada tinggi ia menambahkan, “Bila perlu hari ini kita copot.”
Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan tegas itu justru menimbulkan sorotan kritis dari berbagai kalangan. Janji yang terucap dianggap bukan sekadar wacana, melainkan komitmen publik yang semestinya bisa segera diwujudkan.
Abdul Rohman, salah satu perwakilan wartawan, menilai ucapan Bupati tidak bisa dianggap remeh, “Disitulah kita lihat letak ucapan yang memang sudah diungkapkan harus bisa dipenuhi.
Kita juga sudah kirim surat FWTB secara langsung ke Bupati, dan kita berikan limited waktu. Bila memang tidak dipenuhi, maka kita akan gelar aksi kembali yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi catatan sejarah baru di Tulangbawang. “Di era kepemimpinan Bupati Tulangbawang saat ini, belum pernah terjadi gerombolan wartawan geruduk kantor Bupati. Kami meminta agar insan pers lokal perlu dilirik, jangan hanya media luar atau nasional saja yang diperhatikan,” ungkapnya.
Dari sisi masyarakat, kritik serupa juga mencuat. Warga Menggala, Suparman (45), menilai pemerintah daerah harus lebih terbuka dalam membangun komunikasi.
“Kalau Bupati berjanji di depan umum, seharusnya ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai masyarakat melihatnya hanya janji kosong. Kami ingin kepemimpinan yang konsisten antara kata dan perbuatan,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Tulangbawang, Dedi, menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga transparansi pemerintahan.
“Jangan pernah remehkan insan pers. Mereka adalah mitra kritis pemerintah. Kalau suara wartawan diabaikan, maka suara rakyat juga ikut dipinggirkan. Kami berharap Bupati benar-benar menepati ucapannya agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar,” katanya.
Dari sudut pandang akademisi, Dr. Rahayu Wulandari, Dosen Ilmu Politik di salah satu perguruan tinggi Lampung, menilai janji Bupati merupakan bentuk kontrak sosial yang tidak boleh diabaikan. “Ucapan seorang kepala daerah di ruang publik bukan hanya sekadar retorika, melainkan mengikat secara moral dan politik.
Jika janji itu tidak ditepati, maka kepercayaan publik akan terkikis, dan ini bisa berimplikasi pada stabilitas politik di daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu segera membangun dialog konstruktif dengan insan pers, “Pers adalah pilar keempat demokrasi.
Jika relasi ini renggang, maka citra kepemimpinan akan rapuh. Bupati harus segera membuktikan konsistensinya agar tidak tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang gagal memenuhi janjinya sendiri,” tutupnya.
Situasi ini memperlihatkan adanya jurang komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pekerja pers. Di satu sisi, Bupati mencoba tampil tegas dan responsif.
Namun di sisi lain, realisasi dari pernyataan dan janji yang pernah disampaikan belum terbukti di lapangan.
Kalangan pers, masyarakat, dan akademisi kini menanti bukti nyata, bukan sekadar retorika politik.
Hubungan kemitraan antara pers, pemerintah, dan publik semestinya dibangun atas dasar keterbukaan, penghormatan, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Janji yang belum terealisasi ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Qudrotul Ikwan.
Pertanyaannya, akankah kata-kata yang lantang diucapkan di depan massa benar-benar diwujudkan? Ataukah hanya akan menjadi catatan buram dalam sejarah hubungan pemerintah dengan insan pers di Tulangbawang. (***)
