PESAWARAN
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual dari halaman Balai Desa Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Rabu (7/1/2026). Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Karawang, Jawa Barat, dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia.
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja dan melakukan penandatanganan 11 kerja sama strategis bersama pemerintah Provinsi Lampung.
Pada kegiatan itu, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, khususnya beras, hanya dalam waktu satu tahun pemerintahan. Capaian tersebut lebih cepat dari target awal empat tahun yang dicanangkan pemerintah.
“Dalam satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. Satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo dalam arahannya yang disiarkan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian dan Sekretariat Negara.
Presiden Prabowo juga menyinggung upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar kebun sawit ilegal dan menargetkan tambahan 4–5 juta hektar pada 2026 untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memberikan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kontribusinya mewujudkan swasembada pangan. “Dulu ada yang bilang beliau cuma banyak janji. Hari ini kita buktikan,” kata Prabowo.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan, stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton. Angka tersebut melampaui capaian saat Indonesia mendapat penghargaan FAO pada 1984 yang kala itu hanya memiliki stok sekitar 2 juta ton.
Amran juga mengungkapkan konsumsi beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) mencapai 12 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, naik 49 persen. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga pangan, termasuk minyak goreng.
“Kalau ada yang mainkan harga, kami koordinasi dengan penegak hukum. Lebih baik izinnya dicabut daripada mengganggu 286 juta rakyat,” ujar Amran.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tercatat di angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Ekspor sektor pertanian juga meningkat 33 persen dengan nilai mencapai Rp 158 triliun.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa capaian nasional itu sejalan dengan kinerja sektor pertanian di Lampung. Produksi padi Lampung pada 2025 naik hampir 15 persen, dari 2,7 juta ton menjadi lebih dari 3.2 juta ton.
“Alhamdulillah tahun ini produksi kita naik hampir 15 persen. Tahun 2026 kami targetkan naik lagi 15 sampai 20 persen karena Indeks Pertanaman kita belum maksimal,” ujar Gubernur.
Gubernur Mirza juga menjelaskan, peningkatan produksi akan didorong melalui optimalisasi indeks pertanaman serta penerapan pupuk organik cair secara merata mulai 2026. Menurutnya, kebijakan pupuk organik berpotensi menambah produksi hingga 10 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pertukaran komoditas. Lampung memasok gula, sementara Jawa Tengah memenuhi kebutuhan cabai dan bawang.
Di sisi perlindungan lahan, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati untuk menginventarisasi dan mendaftarkan Lahan Baku Sawah (LBS) guna mencegah alih fungsi lahan pertanian. “Itu sudah jalan dan terus kita kawal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihanni menyebut 2025 sebagai tahun bersejarah bagi pertanian Lampung. Berdasarkan data BPS, produksi padi Lampung mencapai 3,2 juta ton dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), tertinggi sepanjang sejarah.
Produksi beras Lampung pada 2025 tercatat 1,84 juta ton, naik 14,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian juga tumbuh 7,74 persen pada triwulan III 2025 dan berkontribusi 28,38 persen terhadap PDRB Lampung.
Elvira menambahkan, NTP Lampung mencapai 129,33 pada November 2025, menandakan meningkatnya daya beli petani. Harga beras di Lampung pun stabil sesuai harga eceran tertinggi, didukung kebijakan pencegahan keluarnya gabah dari daerah.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis menatap 2026 sebagai penguatan peran Lampung sebagai lumbung pangan nasional, sejalan dengan agenda swasembada pangan dan ketahanan ekonomi nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
