Pesawaran – Sejumlah warga Kabupaten Pesawaran mengaku kebingungan setelah kartu BPJS Kesehatan bantuan pemerintah yang selama ini mereka gunakan tiba-tiba tidak aktif. Kondisi tersebut dikeluhkan karena dinilai terjadi tanpa adanya informasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Salah satunya dialami Dinda, warga Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan. Saat hendak berobat ke rumah sakit untuk memeriksakan gangguan pada bagian telinganya, Dinda dan keluarganya terkejut ketika mengetahui kepesertaan BPJS yang selama ini ditanggung pemerintah sudah tidak aktif.
Kondisi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi keluarga Dinda. Pasalnya, orang tua Dinda bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga biaya pengobatan menjadi kekhawatiran ketika jaminan kesehatan yang selama ini digunakan tidak lagi dapat dimanfaatkan.
Merasa bingung dengan kondisi tersebut, Wakil Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung, Sugi, mendampingi Dinda mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran pada Jumat (19/6/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta penjelasan terkait penyebab penonaktifan BPJS sekaligus mencari solusi agar warga yang terdampak tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan.
Saat dimintai keterangan, operator Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
“BPJS itu yang menonaktifkan bukan dari pemerintah kabupaten, melainkan dari kementerian,” ujar operator Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Menanggapi penjelasan tersebut, Sugi mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, meskipun kebijakan penonaktifan berasal dari pemerintah pusat, warga tetap membutuhkan pendampingan dan penjelasan yang memadai agar tidak kebingungan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Ini aneh, mengapa pemerintah kabupaten hanya bisa melempar tanggung jawab. Lantas apa yang dikerjakan oleh Dinas Sosial Kabupaten? Kalau memang ada penonaktifan bantuan sosial kesehatan, seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu agar warga bisa mempersiapkan diri ketika sewaktu-waktu sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Sugi.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait status kepesertaan BPJS bantuan sosial, sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak agar tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan secara layak.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai jumlah warga Pesawaran yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS bantuan pemerintah maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.(TIM/Red)
