Kab. Bogor
Kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan tajam. Warga mengeluhkan pelayanan yang dinilai sangat buruk, lambat, dan terkesan mempersulit masyarakat yang sedang membutuhkan kepastian dokumen.
Kasus yang mengejutkan terjadi saat seorang warga berniat memperbaiki data kependudukan yang salah. Berdasarkan Akte Kelahiran asli, tahun kelahiran yang tercatat adalah 1949. Namun secara ironis, di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el yang diterbitkan oleh Disdukcapil, angkanya justru berubah menjadi 1950.
SALAH DATA, TAPI WARGA YANG DIPERSULIT
Yang membuat warga geram, kesalahan input data itu jelas-jelas berasal dari kesalahan administrasi kantor sendiri. Namun saat warga datang membetulkan agar sesuai dengan dokumen otentik (akte), prosesnya justru berjalan sangat lambat bak keong.
Sudah tiga hari berlalu, berkas permohonan perbaikan data tersebut belum juga selesai diproses dan dicetak.
JAWABAN SANTUY STAF LOKET 13: “TUNGGU ACC PIMPINAN”
Ketika ditanyakan statusnya, salah satu staf yang bertugas di Loket 13 justru menjawab dengan nada yang sangat enteng dan cuek tanpa rasa empati.
“Belum bisa diambil Pak, harus nunggu ACC dari pimpinan dulu,” begitu jawaban singkat yang dilontarkan.
Slah satu staf bernama ROBI saat di komfirmasi mengatakan belum ada ACC dari atasan,ucap robi
Jawaban ini dinilai sangat TIDAK MANUSIAWI dan tidak profesional. Bagaimana mungkin kesalahan yang dibuat oleh instansi, justru warga yang harus direpotkan, dipersulit, dan dibuat menunggu berhari-hari hanya karena alasan birokrasi yang berbelit?
TUNTUTAN: EVALUASI KINERJA KADIS!
Masyarakat kini melaporkan hal ini langsung kepada Bupati Bogor, H. Rudy Susmanto.
Publik meminta agar Bupati segera melakukan EVALUASI KINERJA KEPALA DINAS DUKCAPIL. Diharapkan pimpinan daerah turun tangan menegur bawahannya agar memperbaiki sistem pelayanan, menghilangkan budaya lamban, dan tidak membiarkan staf bertindak seenaknya terhadap rakyat yang datang mengurus haknya sendiri.
“Ini namanya memalukan. Data salah, pelayanan buruk. Pak Bupati tolong lihat ini, jangan biarkan citra pemerintahan rusak karena kinerja oknum yang tidak becus bekerja,” tegas warga.
