MUKOMUKO
Isu dugaan praktik percaloan kerja dengan mencatut nama pejabat tinggi daerah mulai mencuat di Kabupaten Mukomuko. Sejumlah warga mengaku menjadi korban setelah dimintai uang puluhan juta rupiah dengan janji diloloskan bekerja di lingkungan pemerintahan dan perusahaan swasta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi, oknum yang diduga terlibat menggunakan modus meyakinkan korban dengan menyebut-nyebut nama Bupati Mukomuko dan mengklaim sebagai bagian dari “ring satu” atau lingkaran dekat kepala daerah.
Modus ini disebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa semua jalur pekerjaan bisa diatur, mulai dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga non-ASN, pegawai bank, hingga satpam perusahaan swasta di wilayah Mukomuko.
“Cara bicaranya sangat meyakinkan. Disampaikan seolah-olah semua jalur akses sudah bisa diatur karena ia punya hubungan baik dengan orang-orang penting di pemerintahan daerah,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Salah satu korban yang juga berprofesi sebagai wartawan mengaku dimintai uang sekitar Rp11 juta dan Rp10 juta untuk membantu keluarganya masuk kerja di salah satu perusahaan swasta di Mukomuko. Setelah uang diserahkan, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada.
“Awalnya komunikasi lancar. Tapi setelah uang diserahkan, oknum itu mulai sulit ditemui. Sekarang nomornya sudah tidak aktif,” kata sumber tersebut.
Kondisi ini memicu keresahan di masyarakat. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin nama Bupati Mukomuko dan nama pejabat Pemkab bisa digunakan untuk meyakinkan warga agar menyerahkan uang.
Seorang pengamat sosial di Mukomuko menilai, jika dugaan ini terbukti, maka dampaknya bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Jika benar ada oknum yang berani membawa-bawa nama ring satu dan pejabat daerah untuk menjanjikan pekerjaan dengan meminta uang, ini sangat berbahaya. Kepercayaan masyarakat bisa runtuh,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan aparat penegak hukum segera menelusuri dugaan tersebut. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada janji pekerjaan yang meminta imbalan uang.
“Pemerintah harus hadir. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus memakan korban dan merusak wibawa pemerintahan yang sedang dibangun,” lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut. Upaya konfirmasi ke nomor kontak yang diduga milik oknum juga tidak membuahkan hasil karena sudah tidak aktif.
Isu ini kini menjadi perbincangan luas di masyarakat dan media sosial Kabupaten Mukomuko. Warga mendesak adanya penyelidikan transparan agar kebenaran terungkap dan tidak ada lagi korban. (Tim/Red)
