Sorong — Lintas jalan nasional tepatnya di areal hutan lindung kota Sorong jalanya sangat memperihatinkan, pasalnya sekian pengguna jalan provinsi Papua barat daya mengeluh dengan adanya kerusakan jalan yang begitu parah. Secara fakta di lapangan jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten di provinsi tersebut, berlubang dan Oral atau batu pecah bertaburan tanpa ada perhatian serius dari PPK dan kontraktor yang mengadakan proses pekerjaan tersebut.
Menurut Asna sala satu warga yang sempat melintasi areal itu, mengeluh dengan kejadian yang tidak terpuji tersebut, Asna mengatakan pemerintah provinsi seakan takut memanggil kontraktor yang sering kali mengerjakan jalan nasioan itu.
Asna mengatakan jalan ini 3 bulan yang lalu baru selesai di kerjakan dan saat ini rusak lagi, ada apa dengan konstruksi jalan nasional kami?? kami berharap bapak gubernur Elisa Kambu panggil kontraktor yang bersangkutan dan menegurnya, bila perlu cabut izin usahanya.
ucapan pedas yang di lontarkan warga, ketua pro jurnalis media Siber (PJS) provinsi Papua barat daya, Denis Pandeirot menyesalkan keadaan jalan untuk saat ini. Denis mengatakan hampir semua proyek yang di kerjakan di provinsi ini asal jadi. Di sesi ini masyarakat provinsi Papua barat pada umumnya di rugikan oleh PPK dan kontraktor bersangkutan.
Kami juga meminta pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Papua barat daya, dan kejaksaan negeri Sorong, segerah panggil kontraktor yang bersangkutan dan lakukan penyelidikan, sehingga mampu menjawab dan meredah keluhan warga penggunan jalan.
Kami juga meminta kepada pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, jika dalam melaksanakan sebuah pekerjaan proyek, haruslah kedepankan aturan keterbukaan informasi publik yang sudah di perintahkan oleh undang undang.
Menurut ketua PJS itu, hampir keseluruhan pekerjaan proyek yang ada di provinsi Papua barat daya, tidak pernah di cantumkan nominal anggaran, padahal setiap anggaran proyek bersumber dari hasil pajak rakyat.
Denis pun menilai kelalaian rusaknya jalan tersebut, sangat menguntungkan PPK dan kontraktor, sementara rakyat menerima kepahatian dari hasil kerja yang asal jadi. Kami sebagai wartawan punya kepentingan menyuarakan kebenaran dan keadilan, kami meminta kepolisian dan kejaksaan sesekali turun lapangan dan menyikapi keluhan warga sesuai fakta yang terjadi, tutup ketua PJS itu dengan nada tegas kamis 11 Juni 2026 di sala satu kafe kilometer 10 kota Sorong sekitar 11:27 Wit.
SIBER REFUN.
