Pesisir Selatan,
Sumatera Barat– Rapat Dengar Pendapat RDP DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terkait rendahnya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit petani swadaya berlangsung memanas. DPRD mencurigai alasan rendemen rendah hanya akal-akalan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS).
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Darmansyah membahas surat keluhan petani swadaya. Wakil Ketua DPRD Dani Sopian menegaskan persoalan harga sawit swadaya sudah lama terjadi dan tidak boleh dibiarkan.
“Agenda hari ini harus cari solusi, bukan seremonial. Kalau tidak ada solusi, buat apa RDP ini digelar,” ujar Dani.
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Il Fauzi Anwar dan Fraksi PPP Zulfian Apriyanto mempertanyakan kewenangan perwakilan PKS yang hadir. Mereka meminta perusahaan mengirim pejabat yang berwenang mengambil keputusan, bukan hanya humas.
Sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Fraksi PAN Novermal. Ia menilai harga TBS Pessel selalu paling rendah se-Sumatera Barat, sementara potongan paling tinggi.
“Katanya rendemen rendah dan kualitas buah tidak bagus, tapi tidak pernah dicek ilmiah. Jangan-jangan ini akal-akalan perusahaan,” kata Novermal. Ia mendesak Dinas Perkebunan Sumbar segera uji rendemen TBS swadaya.
Kepala Dinas Perkebunan Sumbar Afniwirman menjelaskan harga TBS pemerintah hanya berlaku bagi petani bermitra sesuai Permen Pertanian No (13/2024). Untuk swadaya belum ada regulasi.
“Pemprov sedang siapkan Peraturan Gubernur Pergub agar harga sawit swadaya diatur. Tidak ada lagi alasan kualitas buah tidak bagus,” katanya.
Menutup RDP, DPRD dan petani sepakat mendesak pembentukan satuan tugas satgas dan panitia khusus pansus agar petani swadaya mendapat perlindungan dan harga TBS tidak lagi jadi yang terendah di Sumbar.
