Pemerintah Salurkan Pickup Mahindra untuk Operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Jumat, 3 Juli 2026 - 03:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta

Pemerintah menyalurkan mobil pickup bermerek Mahindra sebagai kendaraan operasional resmi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Impor kendaraan niaga ringan asal India itu dilakukan BUMN Agrinas Pangan Nusantara untuk memperkuat rantai logistik desa.

Mahindra Scorpio dipilih karena berjenis double cabin 4×4. Kendaraan itu dinilai tangguh melibas medan pedesaan dan jalanan menantang. Selain pickup, KDMP juga menerima truk komersial ringan.

Mekanisme Penyerahan dan Pengelolaan
Penyerahan unit dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama Kementerian Koperasi serta Kodim setempat. Kendaraan langsung dipinjamkan atau dikelola pengurus masing-masing koperasi desa.

PT Agrinas Pangan Nusantara mengoordinasikan pendistribusian kendaraan ke daerah. TNI melalui Kodim memfasilitasi penyaluran ke tingkat kabupaten.

Jalur Distribusi hingga Handover
Pengiriman dimulai dari pelabuhan atau gudang utama. Unit kemudian dikirim ke tingkat kabupaten/kodim dan kecamatan melalui ekspedisi kargo darat. Salah satu ekspedisi yang ditunjuk adalah PT. Mirza Jaya Sejahtera (MJS).

Untuk wilayah Jawa, distribusi menggunakan jalur darat Trans Jawa. Penyerahan akhir dilakukan di Markas Komando Distrik Militer setempat. Dari Kodim, kendaraan diteruskan ke alamat KDMP di desa oleh ekspedisi, atau diambil langsung oleh Pimpinan Koperasi didampingi Kepala Desa dan Babinsa.

Fungsi Utama Kendaraan dan Peran Logistik
Pickup Mahindra diprioritaskan untuk mengangkut hasil pertanian warga dan mendistribusikan sembako serta bahan pangan lain.

Perlu diluruskan, PT Pos Indonesia tidak bertugas mendistribusikan unit kendaraan koperasi. Peran utama Pos Indonesia adalah menyediakan armada transportasi, gudang, dan sistem logistik untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat desa melalui KDMP.

Dengan armada ini, KDMP diharapkan mampu memperlancar distribusi, menekan biaya logistik, dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.(FL/Red)

Berita Terkait

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Sematkan Gelar CFLE kepada Rishki Nifayadi Garawn, Apresiasi Dedikasi di Dunia Jurnalistik dan Sosial
Prof. Dr. Sutan Nasomal Bela Pemkab Siak di Tengah Tekanan APBD: Jangan Terburu-buru Salahkan Bupati Afni, Rakyat Harus Tetap Jadi Prioritas!
Paradoks Kekuasaan: Refleksi Dan Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (2024–2026)
Prof. Dr. Sutan Nasomal Desak Pemerintah Usut Praktik Promosi Menyesatkan di Media Sosial: Iklan Hebat, Barang Diduga Tak Berkualitas!
“Ditolak Disuap, Ditembak Fitnah!” Ketum PPWI Desak: Segera Diproses, Jangan Takut, Lawan!
Transparansi Peradilan Harga Mati: Wilson Lalengke Mengecam Keras Pembungkaman Media di PN Cibinong
Kabinet Prabowo Dan Ujian Politik Hukum: Sah Secara Hukum Belum Tentu Efektif Secara Pemerintahan
KABINET GEMUK: APAKAH SEMAKIN BANYAK PEJABAT, SEMAKIN KUAT PEMERINTAHAN? (Bagian Pertama)

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 06:55 WIB

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Sematkan Gelar CFLE kepada Rishki Nifayadi Garawn, Apresiasi Dedikasi di Dunia Jurnalistik dan Sosial

Kamis, 22 Oktober 2026 - 06:38 WIB

Prof. Dr. Sutan Nasomal Bela Pemkab Siak di Tengah Tekanan APBD: Jangan Terburu-buru Salahkan Bupati Afni, Rakyat Harus Tetap Jadi Prioritas!

Rabu, 21 Oktober 2026 - 02:39 WIB

Paradoks Kekuasaan: Refleksi Dan Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (2024–2026)

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:29 WIB

Prof. Dr. Sutan Nasomal Desak Pemerintah Usut Praktik Promosi Menyesatkan di Media Sosial: Iklan Hebat, Barang Diduga Tak Berkualitas!

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:12 WIB

“Ditolak Disuap, Ditembak Fitnah!” Ketum PPWI Desak: Segera Diproses, Jangan Takut, Lawan!

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:26 WIB

Transparansi Peradilan Harga Mati: Wilson Lalengke Mengecam Keras Pembungkaman Media di PN Cibinong

Senin, 19 Oktober 2026 - 05:08 WIB

Kabinet Prabowo Dan Ujian Politik Hukum: Sah Secara Hukum Belum Tentu Efektif Secara Pemerintahan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:25 WIB

KABINET GEMUK: APAKAH SEMAKIN BANYAK PEJABAT, SEMAKIN KUAT PEMERINTAHAN? (Bagian Pertama)

Berita Terbaru