Fachrul Razi: AS Petakan Migas dan Emas Indonesia Sejak 1960

Minggu, 5 Juli 2026 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta

Tokoh politik nasional asal Aceh sekaligus mantan Senator DPD RI periode 2014–2024, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., mengungkapkan analisis geopolitik terkait penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan dalam wawancara di kanal _Unpacking Indonesia Podcast_, Sabtu (5/7/2026).

Fachrul Razi menyebut Amerika Serikat telah memetakan kekayaan alam Indonesia, termasuk emas dan minyak bumi, sejak era 1960-an.

“Amerika itu sudah memotret potensi sumber daya alam Indonesia dari tahun 1960-an. Sumber daya minyak dan sumber daya emas. Aceh memiliki dua potensi besar itu,” ujarnya.

Menurutnya, peta potensi SDA itu menjadi motor kepentingan geopolitik AS di Asia dan Pasifik. Ia mencontohkan masuknya investasi besar ke Aceh pada 1970-an melalui PT Arun yang kemudian dilanjutkan Mobil Oil. Di wilayah timur, potensi emas raksasa dikuasai melalui Freeport.

Fachrul juga mengaitkan dinamika politik nasional era 1960-an dengan kepentingan ekonomi global. Ia menilai jatuhnya Presiden Soekarno tidak lepas dari sikap tegasnya menolak utang luar negeri dan menjaga kedaulatan SDA.

“Pasca peralihan kekuasaan 1966, peta hukum Indonesia bergeser. Tahun 1967 lahir UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dari sistem negara kesatuan yang protektif, kita langsung jadi liberal. Asing masuk. PT Arun masuk, Freeport masuk, Chevron masuk,” urainya.

Ia menekankan isu kedaulatan SDA bukan lagi masalah daerah seperti Aceh atau Papua, melainkan ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

Fachrul mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar waspada dalam menavigasi kebijakan ekonomi dan diplomasi global.

“Soeharto pun jatuhnya juga karena asing. Ini Prabowo juga harus hati-hati. Jangan sampai jatuh karena tidak mau kompromi dengan kepentingan asing. Ini persoalan kedaulatan,” pungkasnya. (PPWI/Red)

Berita Terkait

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN
Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan
Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal
Dr. H. Fachrul Razi: Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema
Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik
Gubernur Lampung Siapkan Tiga Langkah Perkuat Investasi, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama
Tuntut Pengawasan Atas Prosedur Hukum di Polda Banten, Juwita Ajukan RDP ke Komisi III DPR RI

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 04:40 WIB

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN

Jumat, 6 November 2026 - 02:55 WIB

Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan

Kamis, 5 November 2026 - 04:47 WIB

Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal

Kamis, 5 November 2026 - 03:33 WIB

Dr. H. Fachrul Razi: Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema

Kamis, 5 November 2026 - 03:14 WIB

Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik

Kamis, 5 November 2026 - 02:17 WIB

Gubernur Lampung Siapkan Tiga Langkah Perkuat Investasi, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Selasa, 3 November 2026 - 04:39 WIB

Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama

Selasa, 3 November 2026 - 03:05 WIB

Tuntut Pengawasan Atas Prosedur Hukum di Polda Banten, Juwita Ajukan RDP ke Komisi III DPR RI

Berita Terbaru