Cilegon
Dunia pers yang semestinya menjadi salah satu pilar penting demokrasi kini menghadapi tantangan serius. Bukan semata-mata akibat intervensi kekuasaan atau tekanan terhadap kebebasan berekspresi, melainkan juga karena ulah segelintir oknum yang diduga menyalahgunakan identitas dan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi.
Modus yang disorot terbilang klasik, tetapi berpotensi meresahkan masyarakat, khususnya kalangan pelaku usaha. Oknum yang mengaku sebagai wartawan diduga mendatangi tempat-tempat usaha, mencari atau mengangkat dugaan pelanggaran tertentu, kemudian menggunakan persoalan tersebut sebagai sarana untuk menekan pihak pengelola usaha.
Pola semacam ini patut menjadi perhatian serius. Terlebih apabila dugaan pelanggaran yang disampaikan tidak didukung data dan fakta yang memadai, belum diverifikasi secara menyeluruh, serta tidak disertai upaya konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan.
Dalam praktik jurnalistik yang profesional, setiap informasi wajib melalui proses verifikasi dan pengujian fakta. Prinsip keberimbangan juga harus dijunjung tinggi agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman sepihak.
Ironisnya, prinsip dasar jurnalistik yang dikenal dengan 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) justru berpotensi diabaikan oleh pihak-pihak yang lebih mengedepankan tekanan daripada kepentingan publik. Akibatnya, informasi yang semestinya menjadi sarana edukasi masyarakat justru dapat berubah menjadi sumber keresahan.
Persoalan menjadi semakin serius apabila terdapat dugaan permintaan sejumlah uang yang disertai ancaman akan menerbitkan pemberitaan negatif apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Jika praktik semacam itu benar terjadi dan memenuhi unsur tindak pidana, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran etika jurnalistik, melainkan dapat masuk ke ranah hukum pidana. Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wartawan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang atau badan usaha sebagai pihak yang bersalah. Demikian pula, penyebutan aparat penegak hukum maupun pasal-pasal peraturan perundang-undangan tidak boleh dijadikan instrumen intimidasi demi memperoleh keuntungan pribadi.
Wartawan profesional bekerja berdasarkan fakta, data, verifikasi, independensi, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Produk jurnalistik harus menjadi sarana penyampaian informasi dan kontrol sosial, bukan alat untuk mengancam, menekan, ataupun meminta imbalan secara melawan hukum.
Kemerdekaan Pers Bukan Tameng untuk Menyalahgunakan Profesi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Namun, jaminan tersebut juga disertai tanggung jawab dan kewajiban profesional.
Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dalam Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 mengatur bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 2 mewajibkan wartawan menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Adapun Pasal 3 menegaskan kewajiban wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Bahkan, Pasal 10 KEJ mengatur kewajiban wartawan untuk segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
Dengan demikian, kebebasan pers tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas ataupun pembenaran untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi.
Dugaan Pemerasan dan Pengancaman Harus Diproses Berdasarkan Hukum
Sebagai edukasi hukum kepada masyarakat, ketentuan pidana mengenai pemerasan dan pengancaman juga perlu diperhatikan.
Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku.
Pasal 482 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana pemerasan, yakni perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Sementara itu, Pasal 483 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana pengancaman dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia untuk memaksa seseorang menyerahkan barang atau melakukan tindakan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.
Kedua ketentuan tersebut memiliki unsur hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dugaan pemerasan atau pengancaman tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan adanya perselisihan antara wartawan dan pelaku usaha. Penilaian harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan unsur tindak pidana yang terpenuhi.
Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang merasa mengalami intimidasi maupun dugaan pemerasan, langkah yang dapat ditempuh adalah mengamankan bukti percakapan, dokumen, bukti transaksi, serta rekaman yang diperoleh secara sah sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Adapun apabila persoalannya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan jurnalistik, masyarakat dapat menggunakan mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai kewenangannya.
Dewan Pers, Organisasi Wartawan, dan Polri Jangan Tutup Mata
Sudah saatnya Dewan Pers, organisasi-organisasi wartawan, perusahaan pers, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dewan Pers diharapkan terus memperkuat fungsi pembinaan, pendataan, serta verifikasi perusahaan pers, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Organisasi wartawan juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Jangan sampai identitas organisasi maupun kartu keanggotaan wartawan disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika profesi.
Perusahaan pers pun harus bertanggung jawab terhadap wartawan yang bekerja untuk dan atas nama medianya.
Profesionalisme tidak cukup hanya ditunjukkan melalui identitas perusahaan atau kartu pers, tetapi harus dibuktikan melalui produk jurnalistik yang berkualitas, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Polri diharapkan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pemerasan, pengancaman, maupun tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Penanganannya harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini diturunkan, Tim media masih berupaya memperoleh keterangan dan konfirmasi dari Dewan Pers, organisasi-organisasi wartawan, perwakilan perusahaan pers, serta pihak Kepolisian terkait langkah konkret dalam mencegah dan menindak dugaan penyalahgunaan profesi jurnalistik tersebut. Keterangan dari para pihak tersebut diperlukan untuk melengkapi pemberitaan agar tetap berimbang dan proporsional.
Jaga Marwah Pers, Jangan Biarkan Profesi Wartawan Disalahgunakan
Kemerdekaan pers harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi, baik yang berasal dari kekuasaan maupun dari penyalahgunaan profesi oleh oknum di lingkungan pers sendiri.
Jangan sampai kartu pers dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Jangan pula kebebasan pers diperalat sebagai tameng untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Pers adalah pilar demokrasi, bukan instrumen pemerasan. Wartawan merupakan penyampai informasi, pengawal kepentingan publik, dan kontrol sosial, bukan pihak yang menggunakan ancaman pemberitaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Masyarakat membutuhkan pers yang berani mengungkap fakta, bukan pihak yang berlindung di balik identitas jurnalistik untuk melakukan intimidasi.
Sudah saatnya marwah profesi wartawan dikembalikan pada khitahnya. Bersihkan dunia pers dari segala bentuk penyalahgunaan profesi. Tegakkan etika, junjung tinggi hukum, dan jangan biarkan kemerdekaan pers kehilangan kehormatannya akibat ulah segelintir oknum.
Pers harus berani mengungkap fakta, bukan menjadikan fakta sebagai alat untuk menekan sesama!
Penulis: Suara untuk Jurnalisme Sehat dan Proporsional
