Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan arahan untuk seluruh kepala daerah agar memangkas anggaran perjalanan dinas. Namun, tanggapan publik menunjukkan bahwa harapan mereka tidak hanya sebatas pemangkasan, melainkan penghapusan total karena dinilai tidak memberikan manfaat serta hanya menghabiskan anggaran negara.
Dalam arahan yang disampaikan terkait pengelolaan anggaran daerah, Mendagri menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran publik, khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas yang seringkali menjadi sumber pemborosan. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Arahan untuk memangkas perjalanan dinas adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Kita harus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam acara kerja sama dengan pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
Namun, tanggapan dari publik menunjukkan bahwa mereka menginginkan langkah yang lebih tegas. Banyak pihak berpendapat bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat seringkali tidak menghasilkan manfaat yang jelas dan hanya menjadi beban bagi kas negara.
“Jangan cuma dipangkas, lebih baik dihilangkan aja. Banyak perjalanan dinas yang dilakukan cuma seremonial, tidak ada hasil yang nyata, tapi anggarannya keluar banyak dari uang rakyat,” ujar salah satu warga yang aktif di media sosial.
Publik juga mengungkapkan bahwa banyak kasus di mana perjalanan dinas digunakan sebagai alasan untuk melakukan aktivitas yang tidak terkait dengan tugas resmi, bahkan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan anggaran. Mereka berharap agar pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait perjalanan dinas, termasuk dengan menghapuskan jenis perjalanan dinas yang tidak esensial.
“Kalau memang ada keperluan yang sangat mendesak untuk bertemu atau melakukan kunjungan kerja, bisa dilakukan dengan teknologi seperti rapat daring. Ini jauh lebih hemat anggaran dan waktu,” tambah sebagian warga.
Dari Jakarta, praktisi hukum Alfan Sari, SH, MH, MM juga menyampaikan bahwa penghapusan perjalanan dinas yang tidak perlu akan menjadi contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam menjalankan efisiensi anggaran. Ia berharap agar kepala daerah dapat merespons arahan Mendagri dengan langkah yang konkret dan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah perjalanan dinas tanpa evaluasi yang mendalam.
“Kita mendukung upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, harapannya tidak hanya sekadar memangkas jumlah atau anggaran, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan mana perjalanan dinas yang benar-benar diperlukan dan mana yang bisa dihilangkan sama sekali,” pungkasnya. (Tim/Red)
