Kayuagung
Sumber yang minta tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) OKI terlihat abai, sementara Aparat Penegak Hukum (APH) terkesan melakukan tindakan tebang pilih dalam pemeriksaan yang dilakukan di kawasan Pasar Shopping Kayuagung. Menurut sumber tersebut, pemeriksaan hanya menyasar pedagang pakaian, sedangkan kelompok pedagang lain serta kawasan tertentu tidak mendapatkan perhatian sama sekali.
“Semua pedagang pakaian ditanya secara mendetail, sementara yang lain ada yang tak ditanya. Terutama yang berada di bagian samping pos pengawas Dinas Perhubungan (Dishub) OKI, tak tersentuh sama sekali oleh pertanyaan maupun pemeriksaan dari APH terkait dugaan jual beli dan alih fungsi jalan yang kini dijadikan konter,” ujar sumber tersebut.
Selain itu, permasalahan keberadaan anak punk di kawasan pasar juga tak kunjung usai, bahkan tidak menjadi bagian dari fokus pemeriksaan yang dilakukan. Masyarakat mengajukan pertanyaan mendesak yang tak kunjung terjawab: “Beli dengan siapa, bayar dengan siapa? Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli lahan publik ini?” Hingga kini tak ada tindakan tegas dari pihak APH untuk mengungkap kebenaran.
Sejumlah masyarakat yang minta tidak disebutkan namanya juga mengeluarkan desakan keras agar semua tempat dagang yang merupakan hasil alih fungsi jalan dan lahan parkir yang seharusnya menjadi fasilitas publik segera dibongkar.
Mereka menduga bahwa anggaran yang seharusnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab OKI justru diduga masuk ke kantong pribadi oknum Dishub, oknum Dinas Perdagangan, serta pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
“Sekarang sudah saatnya semua tempat yang tidak sah ini dibongkar. Kita tidak bisa terus diam melihat lahan publik diperjualbelikan dan dana yang seharusnya untuk kemajuan daerah justru dijarah oleh oknum tertentu,” ujar salah satu masyarakat tersebut.
Masyarakat berharap agar pihak Pemda OKI dan APH segera melakukan penindakan menyeluruh tanpa tebang pilih, mengungkap seluruh pihak yang terlibat, dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Jul PPWI OKI/Tim Redaksi)
