Lampung Tengah
Sejumlah warga menilai, anggaran sebesar itu belum layak menjadi prioritas di tengah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan belum tertangani.Mereka meminta pemerintah daerah lebih dulu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama perbaikan jalan di kampung-kampung.
Warga Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, Amar mengatakan, masyarakat tidak mempermasalahkan kondisi gedung DPRD selama bangunan itu masih bisa digunakan.
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan warga.“Gedung DPRD kalau masih bisa ditempati, ya dipakai dulu seadanya. Jalan di kampung-kampung banyak yang rusak dan itu langsung dirasakan masyarakat,” ujar Amar, Senin (18/5/2026).
Amar menilai, pembangunan atau perbaikan fasilitas publik seharusnya disusun berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, jalan rusak berdampak langsung terhadap aktivitas warga, mulai dari mobilitas harian, kegiatan ekonomi, hingga akses pelayanan dasar. Lambannya perbaikan infrastruktur membuat sejumlah warga memilih bergerak sendiri.
Kritik terhadap rencana rehabilitasi gedung DPRD Lampung Tengah tidak hanya datang dari warga. Penolakan juga muncul dari internal legislatif.Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tengah secara resmi meminta proyek rehabilitasi gedung DPRD tersebut dibatalkan.
Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Golkar, Umar, mengatakan, perbaikan jalan dan jembatan lebih mendesak dibanding rehabilitasi gedung.“Di tengah efisiensi anggaran saat ini, rehab gedung dengan nilai fantastis sangat kurang tepat. Masyarakat lebih membutuhkan pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan,” kata Umar.
Menurut Umar, perbaikan gedung DPRD tetap bisa dilakukan secara terbatas apabila memang diperlukan. Namun, perbaikan itu sebaiknya tidak membebani keuangan daerah dan tidak menggeser kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Prioritas anggaran jadi sorotan Rencana rehabilitasi gedung DPRD Lampung Tengah akhirnya memunculkan perdebatan soal prioritas penggunaan anggaran daerah.
Di satu sisi, pemerintah berencana memperbaiki fasilitas perkantoran untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Di sisi lain, warga masih harus mengeluarkan dana pribadi untuk membangun jalan yang belum mendapat sentuhan pemerintah.
Kondisi ini membuat masyarakat berharap pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Warga menilai, anggaran daerah seharusnya lebih dulu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar yang dampaknya langsung dirasakan publik.(Tim Redaksi)
