Diduga ada praktek korupsi didinas bappeda Lampung Tengah TA 2025 milyaran rupiah

Senin, 27 Juli 2026 - 08:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Tengah

Anggaran Bappeda disinyalir ada indikasi Mark up dan fiktip praktek korupsi terjadi karna ada niat dan kesempatan,itulah yang terjadi dilampung Tengah,

Terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK bupati ardito Wijaya,bukan membuat epek jera,tapi bahkan menjadi-jadi.

bersumber dari dana APBD tahun 2025.yang terindikasi senilai Rp.10.milyar

Diduga anggaran tersebut dikorupsi milyaran rupiah oleh sang kadis bapak Ir.Roni Witono ST.MM,IPM.ASEAN Eng.

Saat dikonfirmasi melalui Wa 08226990xxxx eliau mengatakan nocomen terkait data anggaran tersebut

Adapun rincian kegiatan tersebut dinas Bappeda meliputi.

,> program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.senilai Rp 966.433.950.

,>kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dukumen perencanaan pembangunan Daerah senilai Rp.560.441.800

>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Senilai rp.454.661.000

> Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Senilai Rp 289.723.200

Akibatnya dan dampak penyalahgunaan anggaran kantor APBD TA.2025 milyaran rupiah tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat.

Untuk menyikapinya dan menindak lanjuti diduga praktik korupsi yang dilakukan oknum PLT Bappeda dan jajaran, diharapkan Aprat hukum ( APH ) seperti KPK RI, Mabes polri, kejaksaan agung RI dan BPK RI melakukan pemeriksaan, menindak tegas dan mengaudit kerugian uang negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan anggaran TA 2025.oleh PLT kadis berserta jajarannya.

Berita Terkait

Setelah 11 Tahun Menanti Perbaikan, Pemprov Lampung Kebut Pembangunan Ruas Jalan Wates–Metro, Target Rampung Akhir Agustus
Gubernur Mirza Pastikan Perbaikan Jalan Gunung Sugih–Kota Gajah Berkualitas dan Tepat Sasaran
Plt. Bupati Lampung Tengah: Status Sekda Masih Menunggu Proses Hukum dan Arahan Pemerintah Pusat
Lapas Gunung Sugih Dukung Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Panen Jagung
Dinsos Lampung Tengah Bungkam Soal BPJS Ibu Hamil Nonaktif, PPWI Pertanyakan Keberpihakan kepada Rakyat Kecil
DPRD Lampung Tengah Didesak “Turun Gunung” Awasi Proyek Rigid Beton Kalirejo-Bangunrejo Rp60 Miliar, Ancaman Truk Overload Jadi Sorotan
Ketua DPD PPWI Lampung Soroti Lokasi dan Kualitas Pembangunan Koperasi Merah Putih di Gunung Sugih, Minta Evaluasi Menyeluruh
Jelang Persalinan Sesar, Ibu Hamil di Lampung Tengah Menangis Karena BPJS Nonaktif, PPWI Turun Tangan Cari Solusi

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 08:18 WIB

Diduga ada praktek korupsi didinas bappeda Lampung Tengah TA 2025 milyaran rupiah

Sabtu, 18 Juli 2026 - 05:19 WIB

Setelah 11 Tahun Menanti Perbaikan, Pemprov Lampung Kebut Pembangunan Ruas Jalan Wates–Metro, Target Rampung Akhir Agustus

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:04 WIB

Gubernur Mirza Pastikan Perbaikan Jalan Gunung Sugih–Kota Gajah Berkualitas dan Tepat Sasaran

Senin, 6 Juli 2026 - 08:30 WIB

Plt. Bupati Lampung Tengah: Status Sekda Masih Menunggu Proses Hukum dan Arahan Pemerintah Pusat

Kamis, 2 Juli 2026 - 02:38 WIB

Lapas Gunung Sugih Dukung Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Panen Jagung

Senin, 29 Juni 2026 - 03:04 WIB

Dinsos Lampung Tengah Bungkam Soal BPJS Ibu Hamil Nonaktif, PPWI Pertanyakan Keberpihakan kepada Rakyat Kecil

Sabtu, 27 Juni 2026 - 04:09 WIB

DPRD Lampung Tengah Didesak “Turun Gunung” Awasi Proyek Rigid Beton Kalirejo-Bangunrejo Rp60 Miliar, Ancaman Truk Overload Jadi Sorotan

Sabtu, 27 Juni 2026 - 02:55 WIB

Ketua DPD PPWI Lampung Soroti Lokasi dan Kualitas Pembangunan Koperasi Merah Putih di Gunung Sugih, Minta Evaluasi Menyeluruh

Berita Terbaru