Papua Barat Daya
Dewan pimpinan daerah Lembaga infestigasi negara (DPD LIN) provinsi Papua barat daya, menyoroti temuan Badan pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan tahun 2025, atas kekurangan volume dan ketidak sesuaian spesifikasi Teknis atas pelaksanaan sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat senilai Rp 3.332.326.000.00.
Jackson ssmbow tidak hentinya menyoroti temuan BPK, pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemerintah papua Barat daya pada tahun 2025, yang mana merealisasikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, senilai Rp 131.714.577.818.00.
dari hasil (audite) BPK 76,90% dari anggaran senilai Rp 171.270.112.696.00 dan realisasi tersebut menurun senilai Rp 370.645.447.257.95 dari realisasi tahun anggaran 2025 senilai Rp 502.360.025.075.95.
BPK melakukan pemeriksaaan fisik atas realisasi belanja jalan, jaringan dan irigasi secara uji petik pada 9 paket pekerjaan modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan pelaksana Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, PUPR. dengan nilai kontrak yang sudah dibayar lunas.
Atas kondisi tersebut hingga saat berakhirnya pemeriksaan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp 1.432.377.000.00 sehingga sisa yang belum di setoran senilai 3.332.326.000.00, dari penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 1.432.377.000.00 diantaranya 3 rekanan telah lunas menyetor ke kas daerah,ujar jackson.
Permasalahan tersebut mengakibatkan, kelebihan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidak sesuaian spesifikasi teknis senilai 1.799.094.000.00.
Atas pekerjaan yang sudah dibayar 100% dari kontrak, dan potensi kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp 1.533 232.000.00. atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan pembayaran nya belum dilakukan 100% dari kontrak.
Hal tersebut disebabkan PPK dan PPTK belum melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kontrak belanja modal, atas permasalahan tersebut gubernur papua Barat daya (Elisa Kambu) menyatakan, sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan.
BPK merekomendasikan kepada gubernur papua Barat daya, agar memerintahkan kepala dinas PUPR, untuk memproses kelebihan pembayaran belanja modal jalan irigasi dan jaringan senilai Rp 1.799.094.000.00. kepada penyedia dengan cara menyetorkan kembali ke kas daerah, dan juga memproses kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan jumlah nilai Rp 1.533.232.000.00 kepada penyedia dengan mempertahankan pada pembayaran tagihan beber jekson.
Jackson berharap Aparat penegak hukum dalam hal ini (Polda Papua barat daya) betul-betul menindaklanjuti temuan BPK, jangan karna sudah ada pengembalian,lalu APH tidak memproses yang sisanya, karena dalam persoalan ini, masih ada yang belum dilunasi, Kami sebagai kontrol sosial akan terus mengawal dugaan penyelewengan uang negara.
Jackson berharap Kapolda papua Barat daya Brigjen Pol, Dr. Hengki Haryadi, S.I.K.,M.H. nantinya BISA MEMBONGKAR semua dugaan penyelewengan uang negara, yang seakan di mainkan oleh oknum oknum yang cuma mementingkan saku pribadinya, dan tidak sedikitpun memikirkan kepentingan masyarakat Papua pada umumnya tutup Jackson, di sala satu warkop kilometer 12 kota Sorong, Rabu 16 September 2026 sekitar 15:17 wit.
Hingga berita ini di tayangkan WARTAWAN sudah memberikan akses hak jawab, dan masih membuka peluang bagi dinas bersangkutan, untuk menjawab sesuai perintah UU PERS No 40 tahun 1999.
